SURABAYA (global-news.co.id) – Untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur meluncurkan aplikasi e-Detik. e-Detik adalah aplikasi yang dimanfaatkan untuk self assessment (penilaian mandiri) deteksi dini ibu hamil risiko tinggi oleh masyarakat berbasis website. Lewat aplikasi ini, masyarakat bisa mendeteksi kondisi kehamilannya secara mudah dan mandiri, sementara pendamping ibu hamil serta tenaga kesehatan juga bisa ikut memantau.
Peluncuran aplikasi ini dilakukan dalam Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (Rakorkesda) bertema Penguatan Transformasi Kesehatan Jawa Timur Menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar 8-9 Agustus 2024.
Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Prof Dr dr Erwin Astha Triyono SpPD-KPTI FINASIM menjelaskan aplikasi ini merupakan salah satu strategi untuk percepatan penurunan AKI dan AKB di Jatim. Saat ini AKI di Jatim masih 499, sedang AKB sebanyak 3.998.
Dengan e-Detik yang sudah diimplementasikan di Kabupaten Sidoarjo ini, kondisi kehamilan ibu hamil –berisiko tinggi atau normal– bisa diketahui secara mandiri, maupun pendamping bumil dan tenaga kesehatan.
“Diharapkan aplikasi e-Detik ini bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat di Jawa Timur,” katanya dalam Rakorkes yang dihadiri Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, Kamis (8/8/2024).
Erwin menjelaskan rakorkes ini bertujuan untuk mengevaluasi sejumlah capaian kinerja bidang kesehatan 2023 sekaligus merumuskan sejumlah langkah strategis untuk mencapai target kinerja 2024.
“Kegiatan ini juga sekaligus kita jadikan forum komunikasi terbuka antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian Program Transformasi Kesehatan Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Selain e-Detik, pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono juga mengukuhkan Tim Penguatan Panduan Praktik Klinis (PPK) Provinsi Jawa Timur sekaligus meresmikan Ruang Teater Kenanga dan Ruang Inovasi Kemangi.
Tim Penguatan PPK bertugas melakukan penyebarluasan, pendampingan dan bimbingan teknis terkait penerapan PPK yang standar kepada 14 Rumah Sakit Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) milik Pemprov Jatim. Tim tersebut terdiri para ahli yang berjumlah 17 orang dari 4 Rumah Sakit UOBK di Jatim, yaitu RSUD dr Soetomo, RSUD dr Saiful Anwar Malang, RSUD dr Soedono, dan RS Paru Jember serta organisasi profesi yaitu IDI, PERSI, IBI, PPNI, HIFARSI POGI dan PENAKIB.
“Dengan adanya penerapan PPK yang standar di seluruh RS milik Provinsi diharapkan dapat meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan sehingga terwujud pelayanan yang prima kepada masyarakat Jawa Timur,” kata Adhy.
Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam sambutannya mengapresiasi inovasi-inovasi yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Jatim dalam upaya mencapai target-target dalam derajat kesehatan secara nasional.
Menurutnya, inovasi-inovasi tersebut telah berkontribusi signifikan dalam memperbaiki indikator kesehatan masyarakat Jawa Timur. Ini bukti Dinkes Jatim telah melakukan inovasi tiada henti.
Adhy mengatakan, capaian bagus bidang kesehatan ini tidak lepas dari kolaborasi pentahelix yang dilakukan pemerintah dengan civitas kesehatan dalam menyediakan layanan yang berkualitas bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa capaian di bidang kesehatan yang dirasakan masyarakat. Pertama, berkaitan dengan capaian angka harapan hidup masyarakat Jatim yang meningkat selama lima tahun terakhir.
“Alhamdulillah angka harapan hidup di Jatim sejak 2019 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Di mana pada 2019 sebesar 71,30 tahun dan 2023 naik menjadi 72,11 tahun,” ujarnya.
Selain angka harapan hidup, prevalensi stunting di Jatim juga mengalami penurunan hingga 1,5% yaitu dari 19,2% pada 2022, menjadi 17,7% pada 2023. “Stunting di Jatim lebih rendah dari nasional. Angka nasional 21,5% sementara di Jatim 17,7% di tahun 2023. Dan akhir tahun 2024, target kita 14%,” terangnya.
Kendati prevalensi stunting menurun, Pj. Gubernur Adhy mengajak seluruh kepala daerah untuk terus melakukan intervensi secara spesifik dan intensif, serta memiliki memiliki daya ungkit yang tinggi. Hal tersebut sejalan dengan SE Gubernur Jatim Nomor: 440/4566/012/2024 perihal upaya percepatan penurunan stunting/AKI/AKB di Jatim.
“Saya berharap kita terus melakukan terobosan-terobosan baru sekaligus memperkuat program-program yang ada. Dan itu harus dilakukan mulai dari level desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi,” katanya.
Sementara itu, terkait Ruang Teater Kenanga dan Ruang Inovasi Kemangi, Erwin menjelaskan, ruang teater digunakan sebagai pusat edukasi kesehatan kepada masyarakat sedangkan ruang inovasi digunakan untuk menampilkan berbagai inovasi bidang kesehatan yang digagas oleh Agen Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Berbagai inovasi yang disampaikan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan sehingga diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Kadinkes juga memaparkan capaian program kesehatan, antara lain capaian kabupaten/kota UHC di Jatim meningkat secara signifikan dalam 3 tahun terakhir. Sampai dengan bulan Juni 2024 sebanyak 27 Kab/Kota telah UHC dan 93,82% penduduk di Jawa Timur telah tercover dalam jaminan kesehatan. UHC (Universal Health Coverage) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
Disampaikan pula hingga Juli 2024 terdapat penambahan 4 kabupaten/kota yang telah Open Defecation Free (ODF) — biasa disebut stop buang air besar sembarangan– yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo. Sehingga total kabupaten/ kota yang telah ODF sebanyak 34 dengan jumlah desa sebanyak 8.217 (96,75%) Desa/Kelurahan di Jatim telah ODF.
Selanjutnya, dalam rangka implementasi tranformasi layanan kesehatan, khususnya pilar 1 yaitu integrasi layanan primer, di Jawa Timur sebanyak 23 Kab/Kota telah menyelenggarakan kick off dengan total 352 Puskesmas di Jawa Timur telah menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer, diharapkan tahun 2024 sebanyak 40% Puskesmas di Jatim bisa memenuhi 8 Kriteria ILP Optimal.
Erwin menambahkan, Dinkes Jatim juga memiliki program inovasi yang bersumber dana BK Provinsi Jawa Timur antara lain Ponkesdes yaitu menyediakan 1.502 perawat serta penugasan 46 dokter untuk memenuhi kebutuhan dokter puskesmas.
IKI PESAT yaitu Pendampingan kesehatan untuk pondok pesantren di 33 kabupaten/kota. BUAIAN yaitu pendampingan untuk 1.000 ibu hamil risiko tinggi serta 1.000 ibu hamil kurang energi kronis (kek) oleh kader kesehatan, KOPIPU yaitu kunjungan petugas ponkesdes bersama unsur masyarakat/ormas ke rumah keluarga untuk memberikan konseling permasalahan kesehatan dengan target sasaran kunjungan 211.840 keluarga, serta penempatan dokter umum di wilayah kepulauan untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pelayanan kesehatan di daerah terpencil/sangat terpencil.(ret)