MADIUN (global-news.co.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun telah merencanakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sepanjang 201 kilometer melalui skema KPBU ke-2. Menindaklanjuti hal itu, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Konsultasi Publik Penyusunan Outline Bussiness Case (OBC) yang dilakukan di Pendopo Muda Graha. Jumat (3/11/2023).
Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Madiun Sodik Heri Purnomo, mengatakan sebelum dilaksanakan proyek (KPBU ke 2) tersebut perlu adanya uji publik untuk menjaring informasi dan masukan dari stake holder dan masyarakat. Sehingga pelaksanaannya tidak ada kendala ke depannya dan semakin cepat. Selain itu untuk mempercepat akses dan menumbuhkan pusat- pusat ekonomi baru sehingga investasi lebih cepat masuk ke Kabupaten Madiun.
“ Untuk target, sementara kita berkonsentrasi di wilayah Caruban dulu dan wilayah – wilayah yang kita anggap strategis,” kata Sodik.
Terkait Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan (RDTRK), Sekretaris Bapperida Kab. Madiun Dedi Suryadi menambahkan, wilayah perkotaan tidak hanya Mejayan tapi meliputi Saradan, Pilangkenceng, Wonoasri dan Balerejo. Secara konsep, RDTRK sudah siap dan secara teknis sudah dimintakan pertimbangan ke Gubernur Jawa Timur.
“Kalau provinsi siap, kita juga siap,” kata Dedi menambahkan .
Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan (Bappenas), Sri Bagus Guritno menjelaskan, Kabupaten Madiun telah sukses dalam memprakarsai skema KPBU. Hal ini karena kepala daerahnya responsif dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
“Sehingga program Pembangunan melalui skema KPBU ke 2 ini perlu ditindaklanjuti,” jelasnya.
Tim Konsultan yang ditunjuk Bappenas, Tina mengungkapkan investasi pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 201,5 kilometer akan menelan biaya sebesar Rp 1,5 triliun. Rinciannya, 16 ruas jalan sepanjang 101 kilometer, 30 ruas jalan sepanjang 89 kilometer, dan jembatan sepanjang 11,5 kilometer.
“ Estimasi anggaran tersebut termasuk pembangunan trotoar, perbaikan sedang, ringan, pelebaran, pelapisan. dan rekonstruksi. Investasi akan menghemat 20 persen.” ungkap Tina.
Komisi A DPRD Kab. Madiun, Hari Puryadi berharap ada jalan baru (ring road) timur untuk akses transportasi dan ekonomi. Soal kemampuan keuangan dipikir lebih lanjut.
“ Jadi jangan perbaikan saja, perlu ada pembangunan jalan baru. Soal kemampuan keuangan dipikir lebih lanjut,” tuturnya berharap.
Mewakili masyarakat, Deni Utomo Kepala Desa Ngepeh, mengatakan, skema apapun yang digunakan, jalan harus baik. Masyarakat akan senang dan nyaman kalau kondisi jalan baik dan mantap.
“ Program jalan baik mantap harus terealisasi. Kalau hanya mengharapkan APBD, sampai kapanpun tidak akan bisa,” pungkasnya
Diinformasikan, Pembangunan infrastruktur tersebut akan menelan biaya sebesar Rp 1,5 Triliun dengan estimasi kontrak selama 20 tahun. Anggaran tersebut, akan diambilkan dari pos Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Hadir dalam acara tersebut, Pj. Sekdakab. Madiun, Bappenas, Direktur PPI, OPD terkait, Camat, Kepala Desa/Kelurahan, dan Stake holder lain. Acara juga digelar secara daring via zoom yang diikuti oleh Kemendagri, Akademisi dan jajaran terkait lainnya. (her/adv)