SURABAYA (global-news.co.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama kepolisian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkomitmen mewujudkan “Pemilu Damai 2024” sebagai langkah menjamin kondusivitas jelang berlangsungnya agenda pesta demokrasi.
Walikota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan Pemilu merupakan agenda yang harus dibarengi rasa saling menghormati perbedaan pilihan politik setiap orang.
“Beda pilihan itu hal biasa tetapi jaga kedamaian dan jangan sampai ada permasalahan,” kata Eri usai agenda deklarasi “Pemilu Damai 2024” di Gedung Sawunggaling Surabaya, Rabu (18/10/2023).
Setelah deklarasi tersebut terlaksana, maka dia mendorong para pengurus 18 partai politik peserta Pemilu di Kota Surabaya sesegera mungkin menyampaikan komitmen yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak kepada seluruh kader, simpatisan, dan masyarakat umum.
“Partai politik bisa mengedukasi dengan menyosialisasikan seluruh anggotanya,” ujarnya.
Deklarasi tersebut digelar untuk menunjang pelaksanaan “Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024” di Kota Surabaya
Kapolrestabes Kota Surabaya Kombes Pol Pasma Royce menjelaskan, agenda pengamanan Pemilu 2024 mulai dilaksanakan, pada Kamis (19/10/2023) atau bertepatan dengan pembukaan tahapan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden.
Selain itu, dia berharap masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak cepat terpengaruh maupun terpancing bermunculannya berita hoaks di media sosial.
“Tentu ini menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan edukasi dan literasi yang baik kepada masyarakat supaya tidak termakan hoaks, berita bohong, dan sebagainya,” tuturnya.
Sementara, Ketua Bawaslu Kota Surabaya Muhammad Agil Akbar menyebut agenda deklarasi hari ini juga membahas persiapan dari segi teknis, salah satunya terkait pelaksanaan simulasi pengawasan berbasis teknologi.
“Meskipun secara perundang-undangan tetap, perpunya hanya mengatur masa kampanye dan daerah pemilihan tetapi kami coba inovasi melalui pengawasan pemilu ke depan,” ucapnya.
Dia berharap kesepakatan yang dihasilkan mampu membuat seluruh tahapan hingga proses pengumuman hasil pemenang konstelasi politik bisa berjalan aman dan damai.
Karenanya dia mendorong stakeholder terkait, mulai unsur pemerintah, TNI, Polri, partai politik dan penyelenggara pemilu bisa bekerja sama dengan masyarakat dalam upaya menyebarkan konsep pemilu damai secara berkelanjutan.
“Jadi, praktik politiknya terus berlanjut tetapi penjagaan ketertiban umum bisa maksimal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ucapnya. (pur)