Global-News.co.id
Metro Raya Utama

Walikota Eri Berencana Jadikan Motor Listrik Kendaraan Dinas ASN Surabaya

Walikota Eri Cahyadi berencana jadikan motor listrik kendaraan dinas ASN Surabaya

SURABAYA (global-news.co.id) – Walikota Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku memiliki rencana penggunaan motor listrik sebagai kendaraan sehari-hari bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota setempat.

“Nah, sekarang rumahnya misalkan Kelurahan Ketintang, dikasih sepeda motor. Karena dibawa pulang, akhirnya pergi-pergi secara pribadi menggunakan pelat merahnya,” kata Eri, Minggu (19/2/2023).

Eri menyebut setiap kendaraan berpelat merah peruntukannya sebagai kendaraan dinas saja. Artinya, ASN yang mendapatkan fasilitas tersebut tidak boleh menggunakan untuk keperluan pribadi.

“Padahal, kalau sudah pelat merah hanya boleh digunakan pada waktu dia tugas, bukan untuk di luar dinas,” ujarnya.

Rencana penggunaan kendaraan listrik sebagai alat transportasi dinas ASN masih dilakukan pembahasan.

Pemerintah kota juga bakal menghitung jumlah kebutuhan untuk menunjang aktivitas kedinasan bagi para pegawai di sana. “Makanya nanti kami lihat kecepatannya seberapa, kalau 70 ya kita beli 70. Kalau regulasi-nya sudah keluar nanti lelang motor,” ucap dia.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya menyebut munculnya wacana mengganti kendaraan jenis BBM ke elektrik juga mempertimbangkan biaya perawatan.

“Kalau sepeda motor yang kayak sekarang itu, terus bagaimana yang merawat. Kita harus menghitung biaya pemeliharaannya berapa, kalau rusak bagaimana,” katanya.

Eri berharap digunakannya kendaraan listrik oleh para ASN juga bisa membantu mengurangi polusi di Kota Pahlawan. “Jadi sebenarnya sepeda motor listrik memang kami lakukan karena berupaya mengurangi polusi,” ujar dia. (pur)

baca juga :

Polresta Sidoarjo Sampaikan Imbauan Kamtibmas dan Berbagi

Redaksi Global News

BNI Serahkan Hadiah Utama Mobil Listrik Mewah Tesla kepada Pemenang Undian

Redaksi Global News

Soal Pengurangan Kader Kesehatan, Pemkot Surabaya Diminta Tinjau Ulang