SURABAYA (global-news.co.id) – Prestasi Surabaya dalam menurunkan prevalensi stunting sebesar 24,6% atau dari 28,9% pada tahun 2021 menjadi 4,8% di tahun 2022 menuai apresiasi dari banyak pihak. Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan, keberhasilan penurunan angka stunting di Kota Pahlawan tidak lain karena semangat gotong royong masyarakat untuk terlibat secara aktif.
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden, Abdul Muiz, dalam pertemuan dengan Walikota Surabaya di Ruang Rapat kantor Walikota, Jumat (17/2/2023), menyampaikan apresiasinya pada Posyandu Prima di Kecamatan Jambangan yang dia kunjungi pada Kamis (16/2/2023).
“Posyandu Prima di Kecamatan Jambangan itu sudah bagus, terintegrasi dan dikelola dengan baik. Ini bisa menjadi percontohan bagi daerah lainnya dalam upaya menurunkan stunting,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Muiz mengingatkan seluruh pihak tentang pentingnya upaya konvergensi dalam Percepatan Penurunan Stunting. “Kami harapkan seluruh pihak tetap memberikan perhatian khusus terkait upaya penurunan stunting. Kementrian Agama sudah digandeng agar calon pengantin mengetahui apa saja persiapan yang harus disiapkan, dari sisi kesehatan mental sehingga anak yg nantinya dilahirkan tidak stunting,” imbuhnya.
Sementara itu, Walikota Eri menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan sehingga Kota Surabaya mampu menurunkan prevalensi stunting. “Turunnya angka stunting di Kota Surabaya di tahun 2022 merupakan kerja warga Surabaya karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Selain kolaborasi lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, kami usung semangat Pancasila dengan Gotong Royong seluruh pihak, terutama warga. Kader Surabaya Hebat yang melakukan input data di Aplikasi Sayang Warga atau Sistem Layanan Pendampingan dan Perlindungan Warga Kota Surabaya. Jadi, kami bisa tahu sampai tingkat RT berapa warganya yang stunting, mana warganya yang miskin. Dalam satu rumah ada berapa yang sedang hamil, umur hamil berapa bulan, ada anak bayi atau tidak. Data inilah yang kami gunakan untuk menyasar langsung ke sasaran,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, untuk menurunkan stunting tersebut pihaknya melakukan intervensi dimulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, balita, hingga tingkat sekolahan.
“Guru PAUD juga harus menimbang muridnya. Kami punya graha bunda PAUD. Kita ajarkan bagaimana bunda PAUD menimbang muridnya dan diberi pemahaman bagaimana ciri stunting. Kemudian, kita gerakkan UKS di SMP yang ada di Surabaya. Kami ajari para siswa tentang cara menimbang,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Pemkot Surabaya juga menggerakkan program orangtua asuh bagi anak stunting. “Kami gerakkan para dermawan, kami berikan data stunting, malah ada yang sampai mau menjadi orangtua asuh pada anak stunting di satu RT. Kami akan memberikan penghargaan terhadap orangtua asuh stunting. Setiap manusia yang disentuh dengan kelembutan, pasti orang tersebut akan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.
Apa yang telah dilakukan oleh Kota Surabaya dalam mengatasi persoalan stunting mendapatkan apresiasi dari Anne Provo, senior nutrition specialist dari World Bank. Dalam pertemuan dengan walikota tersebut, Anne menuturkan pihaknya akan menceritakan kepada dunia mengenai upaya percepatan penurunan stunting yang dilakukan Kota Surabaya yang menjadi komitmen Walikota dan jajarannya dan berhasil.
Pihaknya juga akan menyarankan daerah lain untuk merepliklasikan praktik yang telah dilakukan oleh Surabaya seperti penggunaan aplikasi untuk mendampingi sasaran keluarga berisiko dan serangkaian kegiatan koordinasi atau gotong royong yang telah dilakukan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati mengungkapkan Jatim sudah membentuk tim pendamping keluarga (TPK) sebanyak 31.243 tim dari tiga unsur yaitu bidan, kader PKK dan kader KB. Sebanyak 93.729 orang yang menyasar catin (calon pengantin), ibu hamil, ibu menyusui dan anak di bawah lima tahun.
Selain dari Sekretariat Wapres dan World Bank, pertemuan tersebut juga dihadiri wakil dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (ret)