JAKARTA (global-news.co.id) – Empat jenis energi yang menjadi kubutuhan pokok masyarakat tampaknya segera menyusul Pertamax yang harganya naik menjadi Rp 12.500-13.000/liter. Sinyal itu sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut kemungkinan harga BBM jenis Pertalite dan LPG juga akan naik secara bertahap.
Kini sinyal semakin kuat dengan adanya pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, yang diungkapkan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/4). Arifin Tasrif memberi sinyal bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) dan Solar akan naik sebagai respons pemerintah atas lonjakan harga minyak mentah dunia.
Arifin mengatakan dalam jangka menengah dan panjang akan dilakukan penyesuaian harga Pertalite dan Solar. Selain itu, akan dilakukan pengamanan dengan peningkatan cadangan operasional dari 21 hari menjadi 30 hari.
“Dalam jangka menengah dan panjang kita akan melakukan optimalisasi campuran bahan bakar nabati dalam solar, penyesuaian harga Pertalite, minyak solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti antara lain KBLBB, BBG, bioethanol, BioCNG, dan lain-lain,” kata Arifin.
Seperti diketahui, harga bensin Pertalite dan Solar subsidi pada periode 1 April 2022 ini tidak mengalami perubahan, di mana masing-masing masih dipertahankan pada Rp 7.650 per liter dan Rp 5.150 per liter. Sementara harga Pertamax (RON 92) sudah dinaikkan menjadi Rp 12.500 – Rp 13.000 per liter dari sebelumnya Rp 9.000 – Rp 9.400 per liter.
Sementara untuk jangka pendek, salah satu skenario yang akan dilakukan pemerintah yaitu menambah kuota BBM subsidi seperti solar, minyak tanah, hingga BBM khusus penugasan seperti Pertalite. Kuota Solar subsidi diusulkan bertambah sebesar 2,29 juta kilo liter (kl) menjadi 17,39 juta kl, minyak tanah bertambah 0,10 juta kl menjadi 0,58 juta kl, dan Pertalite bertambah 5,45 juta kl menjadi 28,50 juta kl.
“Jangka pendek kami mengusulkan perubahan kuota jenis BBM tertentu yaitu JBT minyak solar, JBT minyak tanah, dan JBKP Pertalite, serta penyesuaian harga BBM non subsidi sesuai keekonomian yang pasarnya untuk kalangan menengah ke atas,” tandasnya.
Arifin Tasrif juga bicara mengenai strategi dalam menghadapi dampak kenaikan harga minyak mentah dunia di sektor ketenagalistrikan, yang juga ada sinyal kenaikan. Dia mengatakan langkah ini sebagai bentuk respons pemerintah atas melonjaknya harga minyak global. Kenaikan itu turut mengerek harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada Maret yang mencapai US$ 98,4 per barel, jauh di atas asumsi APBN yang hanya US$ 63 per barel.
Arifin menjelaskan untuk sektor ketenagalistrikan pada 2022 akan ada penyesuaian tarif. Hal ini untuk penghematan kompensasi sebesar Rp 7-16 triliun.
“Di sektor ketenagalistrikan dalam jangka pendek rencana penerapan tarif adjustment tahun 2022 ini untuk bisa dilakukan penghematan kompensasi sebesar Rp 7 sampai Rp 16 triliun,” tuturnya.
Selain rencana penerapan tarif adjustment, dalam jangka pendek ini Kementerian ESDM juga akan menerapkan efisiensi biaya pokok penyediaan listrik dan strategi energi primer PLN, optimalisasi pembangkit dengan bahan bakar sumber domestik PLTU dan PLT EBT, percepatan pembangunan PLTS Atap 450 MW, serta pembangunan pembangkit EBT dari APBN.
Sama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga memberi sinyal harga gas LPG 3 kg akan naik. “Betul,” kata Arifin saat ditanyai soal harga LPG berpotensi naik akibat invasi Rusia ke Ukraina, saat meninjau ketersediaan BBM di SPBU yang ada di Medan, Sabtu (9/4/2022) lalu.
Mengingat harga LPG 3 kg bakal naik, Arifin pun meminta agar dilakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya pengoplosan. “Kalau kita ini secara aktif bersama-sama, termasuk dengan teman-teman media untuk membantu langkah-langkah pencegahan terjadinya kebocoran, insya Allah (stok LPG) ini cukup,” ujarnya.
Arifin meminta semua pihak terlibat dalam mencegah terjadinya pengoplosan. Arifin berharap agar semua pihak sadar tentang pentingnya pencegahan ini.
“Untuk itulah sama-sama kita bangun kesadaran kita bersama, kesadaran masyarakat semua. Di mana kita memang bisa mengambil langkah-langkah pengamanan. Intinya ini untuk kita semua,” tuturnya.
Di SPBU ini, Arifin juga meminta agar dilakukan langkah-langkah mencegah BBM jenis solar bersubsidi digunakan untuk kepentingan industri. Dia berharap jajaran kepolisian turun membantu secara intensif mencegah hal itu agar tidak terjadi.
“Jadi memang dengan saat ini sudah dilakukan koordinasi menyeluruh di seluruh Polda untuk bisa membantu menertibkan hal ini. Ada beberapa kasus yang sudah diambil langkah penindakan, di sini sudah ada tiga dari Polda. Ke depannya ini akan lebih masif lagi langkah-langkah pengamanannya,” jelas Arifin.
Pemerintah membuka opsi untuk menaikkan harga BBM Pertalite dan LPG 3 kilogram (kg). Kenaikan harga dilakukan demi mengurangi beban subsidi.
Seperti diketahui wacana kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kg pertama kali diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia bilang hingga akhir tahun, kenaikan akan dilakukan secara bertahap.
“Jadi overall yang akan terjadi nanti Pertamax, Pertalite (naik). Premium belum. Terus kemudian mengenai gas yang 3 kilogram itu kita bertahap,” ungkap dia di Bekasi, Jumat (1/3/2022).
Pernyataan Luhut itu diamini oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menyatakan pemerintah memang sedang melakukan kajian soal kenaikan harga BBM Pertalite.
“Sekarang masih kita kaji. Sesudah kita kaji, nanti kita umumkan. Tapi sekarang belum,” ujar Airlangga dalam konferensi pers hasil rapat terbatas yang disiarkan di Instagram Sekretaris Kabinet, Selasa (5/4/2022).
Efek Domino
Namun rencana itu ditolak mentah-mentah. Pemerintah diminta untuk tidak menaikkan harga Pertalite dan LPG 3 kg. Sederet dampak masyarakat bila kenaikan komoditas energi dilakukan.
Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan kenaikan harga dua kebutuhan energi ini berisiko menekan kelompok masyarakat kelas bawah.
“Harusnya pemerintah tidak perlu naikkan Pertalite dan LPG 3 kilogram karena risiko terhadap daya beli 40% kelompok pengeluaran terbawah sangat besar,” kata Bhima seperti dikutip dari detikcom kemarin.
Selain itu dia pun mengatakan apabila pemerintah bersikeras untuk menaikkan Pertalite dan LPG 3 kg dapat memicu inflasi menembus 5% pada 2022. Kalau sudah begini, Bhima mengatakan daya beli masyarakat akan langsung anjlok, pada akhirnya masyarakat akan menekan belanja.
“Pada akhirnya masyarakat akan mengurangi konsumsi barang lain seperti menunda pembelian barang elektronik, otomotif, pakaian jadi dan kebutuhan lain,” ungkap Bhima.
Efek dominonya cukup berbahaya, sebab bila konsumsi masyarakat tertahan karena kenaikan BBM dan LPG 3 kg, perusahaan akan mengalami kekurangan permintaan. Pemasukan perusahaan pun akhirnya berkurang. Dan, bila terus berkurang efisiensi akan dilakukan. Ujungnya, badai PHK akan terjadi lagi.
“Efeknya bisa sebabkan perusahaan lakukan efisiensi massal dengan PHK karyawan. Apalagi kalau produksi industri sudah naik sejak tahun lalu sementara omzet terganggu kenaikan Pertalite, maka perusahaan tidak punya opsi selain efisiensi,” ujar Bhima. “Worst scenario-nya adalah gelombang penutupan ritel dan pabrik kembali terjadi,” katanya.
Sama seperti Bhima, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan tekanan inflasi akan bertambah jika harga Pertalite dan LPG 3 kg naik. Saat ini saja, inflasi sudah relatif tinggi karena kebijakan tarif PPN, hingga naiknya harga Pertamax.
“Sekarang ditambah wacana kenaikan Pertalite dan Elpiji tentu tekanan terhadap inflasi di tahun ini berpeluang semakin lebih tinggi,” katanya.
Yusuf mengatakan ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama menunda rencana kenaikan kedua komoditas energi itu setidaknya sampai tahun depan. Kemudian, opsi kedua adalah pemberian bantuan langsung tunai bila Pertalite dan LPG 3 kg tetap dinaikkan.
“Kalaupun dijalankan tahun ini pemerintah memberikan kompensasi bantuan terutama bagi kelompok kelas menengah bawah, baik itu melanjutkan program bantuan yang sudah ada maupun membuka opsi menambah jenis bantuan,” papar Yusuf.
Di sisi lain, pengamat energi dan juga Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan pun mengatakan kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kg memang tidak tepat dilakukan saat ini. Wacana ini tidak tepat dikeluarkan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan.
Apalagi, masyarakat juga dihadapkan dengan kenaikan harga barang-barang saat ini. Belum lagi, ada juga masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.
“Masyarakat kita juga kan baru saja dihadapkan kepada kenaikan komoditas barang, ini hanya menambah beban ke masyarakat. Biarkanlah masyarakat tumbuh dulu ekonominya, kemarin juga ada pandemi,” ungkap Mamit.
“Biar berjalan dulu agar pendapatan dan perekonomian stabil baru bicara hal itu,” katanya. (hud, det, wis)