SURABAYA (global-news.co.id) –
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diapresiasi banyak pihak. Kali ini, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bidang Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah memberikan apresiasi saat berkunjung ke Balai Kota Surabaya, Jumat (26/11).
Kedatangan mereka disambut Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan jajaran Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. Wawali Armuji menyampaikan, Komisi X DPR RI ingin mengetahui, bagaimana perkembangan dan persiapan pembukaan sekolah, pada proses penyelenggaraan PTM di Kota Surabaya.
“Mereka juga ingin mengetahui bagaimana tata kelola penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi Covid-19 dan perkembangan pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga pendidik,” ujar Wawali Armuji, saat ditemui di Ruang Sidang Walikota, Jumat (26/11).
Meskipun Kota Surabaya tengah berjuang menekan laju Covid-19, Wawali Armuji mengatakan, Pemkot Surabaya juga berupaya menyeimbangkan ketentuan pelaksanaan PTM, berdasarkan SKB 4 Menteri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).
“Terkait PTM, Pemkot Surabaya sangat berhati-hati. Pada pelaksanaan PTM, kami telah berkoordinasi dengan Pakar Epidemiologi dan Pakar Kesehatan Masyarakat. Hasilnya, Pemkot Surabaya menerapkan 25 persen kapasitas untuk PTM,” kata dia.
Ditemui di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Supomo memaparkan, pelaksanaan PTM di Kota Surabaya telah berlangsung untuk tingkat SD dan SMP. Sedangkan pada pelaksanaannya, pihaknya juga meminta izin dari masing-masing wali murid, apakah siswa tersebut diizinkan mengikuti PTM atau tidak.
“PTM ini bisa berlangsung apabila ada persetujuan dari wali murid. Kami juga melibatkan masyarakat, salah satunya adalah orangtua siswa, tetapi juga ada sekolah yang belum menggelar PTM karena belum mendapat persetujuan dari orang tua,” kata dia.
Hingga saat ini, Supomo mengaku, sebanyak 651 SD Negeri dan Swasta, serta 317 SMP Negeri dan Swasta telah menggelar PTM terbatas. Selanjutnya, pelaksanaan PTM ini, pihaknya terus melakukan monitoring secara berkala.
“Kami juga melakukan tes swab kepada siswa dan guru secara rutin, hasilnya hingga saat ini tidak ditemukan kluster sekolah di Kota Surabaya,” ungkap dia.
Namun, Supomo juga menerangkan, pihaknya bersama Pakar Epidemiologi dan Pakar Kesehatan Masyarakat, telah menyepakati penerapan PTM secara 100 persen di Kota Pahlawan. Hanya saja, masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya, melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang sangat serius dalam mempersiapkan tahapan-tahapan pada pelaksanaan PTM.
“Kota Surabaya sangat luar biasa, karena kasus Covid-19 turun dengan sangat drastis. Pemerintah dan Dinas Pendidikan juga sangat siap dengan melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan PTM,” ungkap Agustina.
Oleh karena itu, Agustina mengatakan, Kota Surabaya layak menjadi kota percontohan dalam kesiapan tahapan dan pelaksanaan PTM. Sebab, Pemkot Surabaya tengah mempersiapkan diri menuju penerapan pelaksanaan PTM 100 persen.
“Surabaya memiliki cara yang kongkret dalam menghindari kluster sekolah dengan menggelar tes swab berkala. Hal ini membuat Surabaya sangat baik menjadi percontohan untuk pelaksanaan persiapan PTM bagi seluruh kabupaten/kota di Indonesia,” ujarnya. (pur)