WASHINGTON (global-news.co.id) – Pemerintahan Donald Trump membuat transisi kepresidenan menjadi kacau pasca kemenangan Joe Biden dalam pilpres Amerika Serikat. Trump melarang para pejabat pemerintah bekerjasama dengan tim presiden terpilih Joe Biden untuk melakukan transisi.
Jaksa Agung William Barr telah memberi wewenang kepada Departemen Kehakiman untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pilpres AS.
Beberapa politisi Partai Republik, termasuk pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell, mendukung upaya Trump untuk memperjuangkan hasil pilpres. Dia menegaskan dukungan kepada Presiden untuk terus memperjuangkan pilpres. “Lembaga kami sebenarnya dibangun untuk ini. Kami memiliki sistem untuk mempertimbangkan kekhawatiran dan Presiden Trump memiliki hak 100 persen untuk menyelidiki tuduhan penyimpangan dan mempertimbangkan opsi hukumnya,” kata McConnell, dikutip dari Associated Press, Selasa (10/11/2020).
Namun ada juga beberapa anggota Partai Republik yang mengakui kemenangan Biden, termasuk mengecam langkah terbaru Trump memecat Menteri Pertahanan Mark Esper. Kondisi ini menimbulkan keraguan apakah transisi pemerintahan AS akan berjalan mulus seperti terjadi sebelumnya.
Electoral College selaku badan yang menentukan hasil pilpres AS dijadwalkan mengonfirmasi kemenangan Biden pada 14 Desember dan pelantikan akan digelar pada akhir Januari 2021. Barr memberi wewenang kepada para jaksa untuk menyelidiki tuduhan kecurangan pilpres AS, meski ada bukti terkait tuduhan itu. Bahkan, petugas dari Partai Republik dan Demokrat secara terbuka menyatakan pemungutan suara berjalan lancar. Bukan hanya itu, para peninjau internasional juga memastikan tidak ada penyimpangan serius.
Pengacara tim kampanye Biden, Bob Bauer, mengatakan, keputusan Barr yang memerintahkan penyelidikan hanya akan memicu klaim spekulatif, khayalan, atau dibuat-buat demi melindungi pihak tertentu. Sementara itu Biden tak terpengaruh dengan sikap Trump dengan membuat rencana-rencana baru membangun pemerintahannya. Prioritasnya adalah menangani pandemi Covid-19 yang terus melonjak. Namun langkah Biden terganjal oleh pejabat federal yang masih di bawah kuasa Trump. Gedung Putih tak segan-segan menindak para pejabat federal yang dianggap tidak setia karena Trump menolak untuk mengakui kemenangan Biden. Esper menjadi korban pertama. Bos Pentagon itu dipecat pada Senin. Ada kemungkinan Direktur FBI Christopher Wray, Kepala CIA Gina Haspel, dan pakar penyakit menular yang juga anggota Gugus Tugas Covid-19 Gedung Putih Anthony Fauci, menjadi target selanjutnya.
Rusia, Tiongkok Bungkam
Joe Biden pada Sabtu pekan lalu dinyatakan sebagai presiden terpilih Amerika Serikat (AS) setelah perolehan suaranya dalam pemilihan presiden (pilpres) mengalahkan rivalnya, Presiden Donald Trump. Namun, Arab Saudi yang menjadi salah satu sekutu terdekat Amerika memilih bungkam atau tidak mengucapkan selamat kepada Biden.
Belum ada ucapan selamat dari Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud. Penguasa de facto Arab Saudi, Putera Mahkota Mohammad bin Salman (MBS), yang memiliki hubungan dekat dengan Donal Trump, juga belum berkomentar secara terbuka tentang kemenangan Biden—meskipun kantor berita pemerintah, Saudi Press Agency (SPA), melaporkan bahwa MBS pada hari Sabtu mengucapkan selamat kepada presiden Tanzania atas terpilihnya kembali sebagai presiden.
Biden sendiri telah berjanji untuk meninjau ulang hubungan AS dengan Kerajaan Arab Saudi. Tak hanya pemimpin Saudi yang bungkam atas kemenangan Biden. Presiden Brazil Jair Bolsonaro, yang sering disebut sebagai “Trump dari Daerah Tropis”, juga tidak mengatakan apa-apa tentang kemenangan Biden.
Bolsonaro, seorang populis sayap kanan, sebelumnya memberikan dukungannya kepada Trump, dan mencatat komentar Biden bahwa Brazil harus menderita “konsekuensi ekonomi yang signifikan” jika kehancuran hutan hujan Amazon terus “menjadi bencana”.
Presiden Rusia Vladimir Putin belum memberikan komentar resmi tentang kemenangan Biden. Sepanjang masa jabatannya, Trump telah dituduh bersimpati kepada Putin, yang disebutnya sebagai “pemimpin yang kuat”, meskipun ada laporan intelijen tentang campur tangan Rusia dalam pemilu AS tahun 2016.
Sikap Biden terhadap Rusia jauh lebih keras, menyebutnya sebagai ancaman terbesar bagi keamanan nasional AS bulan lalu—penilaian yang menurut Kremlin mendorong kebencian terhadap Rusia.
Pemimpin oposisi, Alexei Navalny, yang baru-baru ini diracuni dengan zat saraf tingkat militer, adalah tokoh politik Rusia pertama yang secara terbuka menyampaikan ucapan selamat kepada Biden atas kemenangannya.
Presiden Turki yang kuat, Recep Tayyip Erdogan juga belum berkomentar secara terbuka atas kemenangan Biden. Tanpa menyebut pemilu AS, Kementerian Luar Negeri Turki meluangkan waktu untuk menyampaikan selamat kepada pemenang pemilihan presiden di Guinea pada hari Minggu.
Tiongkok dan Rusia masih belum memberi selamat pada Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden hingga saat ini. Beijing hanya menyatakan mengikuti kebiasaan dalam memberikan tanggapan, itu setelah menunggu keputusan resmi. Adapun Kremlin menyebut masih melihat sikap petahana Donald Trump untuk mengajukan gugatan hukum atas hasil pemilu presiden AS. Trump belum mau mengakui kekalahan dan merencanakan penggalangan dukungan untuk gugatan hukum. ine, ins