BOJONEGORO (global-news.co.id) – Penentuan rute tol jalur Pantura yakni, Bojonegoro-Tuban-Lamongan hingga kini masih tarik ulur. Pasalnya, pemerintah kabupaten (Pemkab) yang daerahnya bakal dilintasi jalur tol, belum sejalan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Kasubbid Sarana dan Prasarana Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Bojonegoro Ramses Panjaitan mengatakan, RTRW kabupaten yang dilewati tol berbeda-beda. Pemkab Bojonegoro sepertinya keberatan untuk melakukan pembebasan lahan. Sehingga, menurut dia, Pemkab Bojonegoro mengajukan tol menggunakan jalur Solo Valley Werken.
Jalur ini dari Kecamatan Margomulyo sampai Kecamatan Babat, Lamongan. Alasannya, karena tanah negara dan tidak perlu dilakukan pembebasan lahan. Dengan konsep sungai pengendali banjir diapit dua jalur tol. “Jalurnya berbeda. Untuk Kabupaten Lamongan tidak begitu mempermasalahkan, karena sudah terakses tol Demak – Gresik,” terang Ramses, Rabu (25/11/2020).
Berbeda dengan Pemkab Lamongan. Pemkab Tuban justru menginginkan tol melalui wilayah barat, yang merupakan sentra industri. Keberadaan jalan tol bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Dengan jalur tol ini sentra industri bisa tumbuh. Karena akses kendaraan mudah dan mengangkat hasil daerah tersebut, dan bagian barat Tuban adalah wilayah industri,” ungkapnya.
Ramses menjelaskan, Pemkab Tuban meminta jalan tol masuk ke Tuban melalui Kecamatan Trucuk, Bojonegoro dan Kacamatan Parengan hingga ke Kacamatan Jenu. Ramses meminta LPPM Universitas Brawijaya Malang selaku peneliti prastudi kelayakan (feasibility study) memberikan solusi terbaik atas kajian rute tol ini.
Ia berharap, akhir tahun ini bisa selesai, sebab kontrak dengan pihak UB hingga Desember. “Cobalah cari win-win solution. Tidak ada yang disalahkan,” jelasnya.
Namun semua keputusan terkahir terkait rute tol dilakukan oleh Kementerian PUPR. Ramses menjelaskan, pembangunan jalan tol merupakan program presiden sesuai Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbang kertosusila. Sehingga pembangunan direncanakan selesai 2024.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Anwar Mukhtadlo mengatakan, permbangunan tol masih lama. Terdapat proses-proses akan dijalani selanjutnya. Koordinasi penentuan rute akan dilakukan lagi. Ditunggu kabar selanjutnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Reservasi I Balai Besar Peningkatan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali, Sodeli mengatakan, rencana pembangunan jalan tol di Bojonegoro terus dimatangkan. Beberapa kali pemerintah pusat telah turun lapangan dan terakhir mengecek lahan Solo Valley. Sesuai rencananya, jalur tol akan mengikuti jalur lahan Solo Valley.
Alasannya tak perlu melakukan pembebasan lahan, karena statusnya sudah tanah negara. “Untuk tol, rencananya mengikuti jalur Solo Valley,” kata Sodeli.
Ia menuturkan, pembangunan jalan tol di Bojonegoro itu bagian dari pengembangan wilayah Gerbang Kertasusila, meliputi Kabupaten Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan.
Sesuai rencananya, Solo Valley akan diintegrasikan sebagai sarana transportasi darat dengan dibangunnya jalan tol akan meminimalisir tumbuhnya hunian liar di sepanjang saluran. Dan dibangunnya rest area untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Kemudian pada kanal Solo Valley dapat digunakan untuk transportasi air. Wisata air dan koneksi ke empat waduk yaitu Waduk Pacal, Gongseng, di Bojonegoro dengan Waduk Gondang dan Waduk Prijetan di Lamongan. “Serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan karena menghubungkan Wilayah Pengembangan Strategis Gerbang Kertasusila dengan kawasan perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti kawasan migas Blok Cepu dan Bandara Ngloram,” terang pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah itu. jpo