SURABAYA (global-news.co.id)– Pemprov Jatim terus berupaya melakukan rekonsoliasi guna mengupayakan agar seluruh bantuan sosial maupun program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang digulirkan pemerintah bisa efektif mengentaskan kemiskinan di tengah pandemi COVID-19.
Setelah empat hari yang lalu Pemprov Jatim menyelenggarakan Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH), Selasa (25/8/2020) hari ini giliran Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang digelar di Hotel Dafam Surabaya.
Rekonsiliasi ini diikuti oleh 145 Tenaga Ahli Program Pemberdayaan Pembangunan Desa (P3MD) dan 30 Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota se- Jawa Timur. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Kementerian Desa PDTT Hubungan Antar Lembaga, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan rekonsiliasi ini penting untuk bisa menyingkonkan program lintas elemen agar bisa saling bersinergi, berkolaborasi dengan satu tujuan bisa mengentaskan masyarakat Jawa Timur dari belenggu kemiskinan.
Selain itu Khofifah juga menyebut rekonsiliasi ini bertujuan untuk menyinergikan berbagai bantuan sosial dari pemerintah, maupun pemerintah daerah sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19 agar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Sosial, Pendamping Desa dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang saat ini banyak bersinggungan dengan bantuan yang masuk ke desa bisa bersinergi, berkolaborasi. Kalau bahasa saya harus ‘nyekrup’ agar program yang masuk ke desa khususnya Bansos Tunai dapat tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat jumlah” terang Khofifah.
Sebagaimana diketahui bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan pelemahan ekonomi masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan di 22 provinsi termasuk di Jawa Timur.
Padahal pemerintah telah banyak menyalurkan bantuan kepada masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan baik melalui Kementerian Sosial maupun Kementerian Desa PDTT seperti Dana Desa (DD), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya.
Namun hasilnya belum menggembirakan seperti yang diharapkan, khususnya terhadap penurunan angka kemiskinan di saat pandemi COVID-19 ini.
“Tentu kita wajib untuk melakukan evaluasi apa kira-kira yang kurang tepat terhadap upaya-upaya yang sudah kita lakukan lalu kita cari solusi bersama agar intervensi berikutnya lebih signifikan hasilnya,” tegas Khofifah.
Lebih lanjut perempuan yang juga mantan Menteri Sosial ini menyebut bahwa ada salah satu program yang sudah ‘nyekrup’ antara program dari pemerintah pusat dengan program Pemprov Jatim.
Yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan). Di mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang telah mengalami graduasi akan dilanjutkan dengan Program Jatim Puspa.
Program Jatim Puspa ini diwujudjan melalui pemberian bantuan modal sebesar
Rp 2.500.000 per KPM PKH yang telah graduasi untuk membangun kewirausahaan. “Saya berharap agar sinkronisasi program seperti PKH dengan Jatim Puspa bisa dilanjutkan dengan sinkronisasi program yang lain. Agar kemiskinan bisa kita turunkan, dan laju ekonomi masyarakat kita bisa kembali berjalan lancar,” imbuhnya.
Dalam kegiatan ini, secara khusus Gubernur Khofifah juga menitipkan 30.000 masker kepada para pendamping desa yang hadir untuk dibagikan kepada warga desa di wilayah pendampingannya masing-masing.
Ia juga sekaligus menitipkan pesan agar para pendamping desa mampu menjadi mediator sosialisasi pentingnya penggunaan masker sebagai bagian dari upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Sementara itu, Jawa Timur di tahun 2020 ini memperoleh alokasi Dana Desa sebesar Rp 7,570 triliun untuk 7.724 desa. Realisasi sampai dengan 24 Agustus 2020 progress salur Dana Desa di Jawa Timur sudah mencapai Rp 5,971 triliun atau 78,87 persen.
Sedangkan progress penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk bulan pertama sebesar Rp 517,89 miliar (99,96 %), bulan kedua Rp 513,46 miliar (98,47 %), bulan ketiga Rp 441,43 miliar (81,66%), bulan keempat Rp 16,9 miliar (7,64%), dan bulan kelima Rp 2,3 miliar (0,88%).
Secara keseluruhan BLT DD telah diberikan kepada 863.151 KPM di seluruh Jawa Timur. Sebanyak dua kabupaten yang sudah salur 100 persen DD sampai hari ini yaitu Kabupaten Madiun dan Kabupaten Tulungagung. fan, tis