Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta, Jumat (14/8/2020).
JAKARTA (global-news.co.id) – Pemerintah menyiapkan anggaran untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada RAPBN 2021.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) direncanakan sebesar Rp796,3 triliun. “Dengan anggaran tersebut, arah kebijakan yang akan dilakukan terlaksana,” ujar Jokowi di Gedung DPR, Jumat (14/8/2020).
Nantinya, anggaran daerah ini difokuskan pada tujuh program mendukung langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional. Pertama, melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.
Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi dampak Covid-19. Ketiga, mengarahkan 25% dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM.
Keempat, memfokuskan penggunaan dana insentif daerah (DID) untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM. Kelima, refocusing dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK fisik yang bersifat reguler dan penugasan.
Keenam, DAK non fisik juga mendukung penguatan SDM pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar, serta tambahan sektor strategis lainnya, seperti dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dana fasilitasi penanaman modal, serta dana pelayanan ketahanan pangan. Ketujuh, mempertajam alokasi dana desa untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas, seperti: teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan desa wisata, dan mendukung ketahanan pangan.
Siapkan Perlindungan Sosial
Pemerintah juga menganggarkan sekitar Rp 419,3 triliun, guna mendukung berbagai program perlindungan sosial di tahun 2021 mendatang. Duit tersebut disiapkan pasalnya tahun depan masih dipenuhi dengan ketidakpastian. “Dukungan perlindungan sosial di tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 419,3 triliun,” kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, dana sebesar itu akan dialokasikan untuk berbagai upaya percepatan pemulihan sosial, dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap. “Langkah perlindungan sosial tersebut akan dilakukan melalui bantuan pada masyarakat, melalui program keluarga harapan, kartu sembako, bansos tunai, dan kartu prakerja,” katanya.
Kemudian, pemerintah juga akan mendorong program reformasi perlindungan sosial yang komprehensif, berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population. Hal itu seiring dengan upaya penyempurnaan data terpadu DTKS, dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial serta penguatan monitoring dan evaluasi. “Reformasi sistem perlindungan sosial akan dilakukan secara bertahap, karena hal ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 mendatang,” tandasnya.
dja, wah, ndo