Menteri Keuangan Sri Mulyani
JAKARTA (global-news.co.id) —
Pemerintah mengalokasikan bantuan hingga Rp 203 triliun yang akan dikucurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun bantuan sembako selama pandemi. Angka itu diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan hidup hingga 29 juta orang yang berpenghasilan rendah.
“Jumlahnya mencapai Rp 203 triliun. Itu akan kaver masyarakat paling bawah 10 juta hingga 20 juta yang mendapatkan BLT maupun sembako. Akan kami expand (perluas) hingga 29 juta yang mencakup seluruh masyarakat bawah, di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Future Financial Festival, Sabtu (25/7/2020).
Mantan petinggi Bank Dunia ini mengatakan, tujuan pemberian BLT tersebut untuk menopang agar masyarakat yang menurun pendapatannya mereka bisa bertahan selama pandemi. Selain BLT, pemerintah juga menganggarkan dana lebih dari Rp 87 triliun untuk program kesehatan.
“Semua dimobilisasi untuk bisa mempersiapkan ancaman COVID-19. Apalagi bantuan sosial ini memang sudah masuk dalam program pemulihan ekonomi,’ katanya.
Menurutnya, masyarakat yang terkena dampak negatif dari COVID-19 akan mendapatkan dukungan dari negara melalui APBN, khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi paling bawah yang mengalami dampak negatif luar biasa.
“Oleh karena itu pengelolaan APBN dan beberapa program relaksasi yang kita buat bisa memberikan stimulus ekonomi Indonesia,” jelasnya.
Siapkan Skenario Terburuk
Terpisah, pemerintah telah membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 berkisar antara 4,5% hingga 5,3%. Namun, proyeksi tersebut juga tergantung pada kinerja ekonomi di kuartal ketiga 2020 ini.
Pada Agustus-Oktober akan diperoleh data-data terkini mengenai pemulihan ekonomi, apakah betul-betul berjalan terus dan memang akan meningkat atau justru sebaliknya. Mengantisipasi kondisi terburuk yang bisa saja terjadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyiapkan skenario untuk menghadapinya.
“Sikap kita adalah persiapkan yang terburuk tapi harapkan yang terbaik. Kita harus mengikhtiarkan untuk mencari dan mencapai skenario-skenario yang lebih optimistis, namun tetap realistis berdasarkan kondisi yang kita hadapi di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi,” jelas Menkeu dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/7/2020).
Dijelaskannya anggaran untuk belanja perlindungan sosial yang Rp 203 triliun sudah ditambah untuk Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, bansos untuk Jabodetabek dan non Jabodetabek sebanyak 20 juta penerima. Untuk sembako ditambah 9 juta menjadi 29 juta penerima, plus ditambah pembebasan tagihan listrik untuk pelanggan 450 VA dan untuk 900 VA diberikan diskon 50%. ‘Tadinya ini hanya berlaku tiga bulan, kita perpanjang jadi enam bulan. Bansos ini yang tadinya diberikan hanya enam bulan, sekarang kita perpanjang sampai Desember. Ini semuanya yang disebut prepare for the worst dan itu ada di dalam anggaran yang sudah kita sediakan dalam Perpres 72,” ujar Menkeu.
Dijelaskannya beberapa sektor perekonomian di kuartal II mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan namun kepastian tersebut masih harus dilihat dari statistik pada Juni yang sekarang sedang difinalisasi. “Oleh karena itu, pemerintah mengakselerasi agar harapan yang mulai terbangun dapat terwujud melalui program-program pemulihan ekonomi dan akan diluncurkan lebih banyak lagi bantuan sosial produktif,” jelasnya. ejo, yan, sin