JAKARTA (global-news.co.id) — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) meminta pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu Daerah mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020.
Sebab, penetapan pilkada di 270 daerah pada tahun ini di tengah pandemi COVID-19 banyak menuai pro dan kontra.
Ketua DKPP Prof Muhammad mengatakan semua pihak perlu mendukung pelaksanaan pilkada ini sampai negara dan pemerintah memutuskan hal lain. “Dalam sistem presidensial, apa yang disampaikan pemerintah pusat seyogyanya didukung daerah. Saya minta Mendagri di depan Menko Polhukam, tolong pemda itu jangan sampai berbeda dengan keputusan pusat terkait opsi optimistis, 9 Desember,” tuturnya dalam diskusi daring dengan tema New Normal: Pilkada 9 Desember 2020, Selasa (9/6/2020).
Penyelenggara dan pengawas pemilu diminta tetap optimistis meskipun tengah dalam kondisi prihatin. Dia mengibaratkan situasi saat ini seperti pelaut tangguh yang menghadapi ombak besar. Begitu juga pilkada ini diuji untuk melewati tantangan yang tidak mudah karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. “Ungkapan mari kita bersahabat dengan COVID-19, bukan berarti siap ditulari. Apakah kita mau meratapi situasi ini (terus)? We must go on. Kita tetap bergerak, sampai Tuhan berhendak lain,” kata Muhammad.
Mantan ketua Bawaslu itu mengapresiasi komitmen dari seluruh stakeholders. Walaupun, dia mendengar ada satu dua daerah yang agak keberatan melaksanakan pilkada serentak ini. Dia menjamin semua yang berada di pusat, KPU dan Bawaslu, akan memikirkan dan bertanggung jawab atas semua keperluan pilkada, seperti anggaran dan sebagainya.
Dia menegaskan pilkada serentak penting dalam rangka menghindari kekosongan jabatan kepala daerah. “Kalau pemerintahan ini sebagain besar diisi plt, itu tidak strategis dan berpotensi (ada) instabilitas. Maka pejabat harus dipilih melalui pemilu yang bertanggung jawab,” katanya.
Sebelumnya saat menghadiri Rakor Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Jumat (5/6/2020), Muhammad mengajak pemerintah dan penyelenggara pemilu mulai dari pusat sampai ke daerah untuk satu suara dan optimistis bisa melaksanakan pilkada serentak di 270 daerah pada 9 Desember 2020 mendatang.
Ketua Bawaslu periode 2012 – 2017 ini sangat menyesalkan masih ada oknum pemerintah daerah serta penyelenggara pemilu tidak satu suara dan menolak pelaksanaan pilkada serentak 2020 dengan alasan pandemi COVID-19.
DKPP mengingatkan agar tidak mengabaikan kualitas, proses, serta hasil pilkada. Oleh karena itu, Muhammad mengajak semua pihak, pemerintah, penyelenggara pemilu, pegiat pemilu dan masyarakat mengawal dan mengawasi seluruh tahapan pilkada.
Saat rakor itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan Pilkada Serentak Tahun 2020 penuh tantatangan karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu diminta untuk melakukan restrukturisasi anggaran untuk perlindungan penyelenggara dan pemilih.
“Selain itu perlu penambahan sosialisasi pemilih tentang protokol kesehatan agar partisipasi pemilih tinggi. Sehingga legitimasi kepada yang terpilih di 270 daerah ini akan kuat,” kata Tito. dja, ndo