SURABAYA (global-news.co.id) –Kurang sehari lagi Surabaya akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setelah sebelumnya Kementerian Kesehatan RI menyetujui pelaksanaan PSBB di Kota Surabaya bersamaan dengan Kab.Gresik dan Kab Sidoarjo.
Kesiapan Pemkot) Surabaya dalam menghadapai PSBB tentunya harus dengan persiapan yang matang, baik secara moril maupun materiil.
Sayangnya sosialisasi yang hanya menyisakan sekian hari dirasa masih kurang efektif sampai pada masyarakat.
“Efektif atau tidak yang jelas masyarakat Surabaya belum memahami secara rinci apa itu PSBB,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A Hermas Thony ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/4/2020).
Diharapkan, pelaksanaan PSBB ini tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan PSBB di Surabaya.
Sedangkan persiapan menghadapi pelaksanaan PSBB masih kurang.
Thony mencontohkan, data non MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) seperti karyawan yang dirumahkan juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Karena mereka jadi pengangguran sementara juga dampak dari COVID-19 , artinya tidak hanya warga MBR yang terimbas wabah ini. Masyarakat non MBR yang dirumahkan tanpa gaji, mahasiswa yang tidak bisa pulang ataupun warga luar kota yang tidak boleh mudik juga harus menjadi pertimbangan Pemkot Surabaya dalam memberikan bantuan sembako.
“Ini yang dari awal kami khawatirkan, sedang kan bantuan dari Pemprov Jatim hingga saat ini belum ada sama sekali. Kalau bantuan dari pemerintah pusat sudah diterima Pemkot Surabaya,” ungkapnya.
Dijelaskan Thony, persoalan yang mendasar dengan penerapan PSBB ini adalah untuk menekan angka penyebaran virus corona dan mempersiapkan langkah ketahanan sosial ekonomi masyarakat di masa PSBB.
“Kalau pelaksanaan PSBB tidak membawah dampak apapun, ini artinya pelaksanaan PSBB hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja,” tegas Thony.
Dari hasil rapat koordinasi hari ini bersama Wali Kota Surabaya, disebutkan oleh Sekdakota, bahwa persedian sembako yang dipersiapkan sebanyak 362 ton untuk MBR masih kurang 120 ton lagi.
Persiapan ketahanan sosial ekonomi tidak hanya warga MBR yang menjadi korban, namun warga non MBR yang terdampak COVID-19 ini juga berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Oleh karenanya, menurut saya pelaksanaan PSBB di Surabaya harus benar-benar memperhatikan segala aspek kehidupan masyarakat. Kalau tidak ini akan menimbulkan kecemburuan sosial pada warga yang ada di Surabaya, yang berakibat pada munculnya intoleransi pada sesama” ujar Thony. pur