SURABAYA (global-news.co.id) – Maraknya impor garam menjadi salah satu penyebab garam lokal tidak terserap di pasaran. Akibatnya, banyak petani garam yang hidupnya terpuruk. Sementara keberadaan PT Garam tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Karenanya para petani meminta pusat lebih bijak dalam impor garam.
Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi mengakui jika tidak sinerginya antar kementerian yaitu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Kementerian Perikanan dan Kelautan mengakbatkan impor garam menumpuk dan tentunya petani garam yang dirugikan. Ke depan seharusnya ada ketegasan dari pusat terkait impor garam.
“Yang pasti setelah kami menghadap kementerian, petani garam di Jatim diberikan kelonggaran untuk produksi 1,5 juta ton per tahun. Atau selisih sekitar 700 ribu dari tuntutan para petani yang minta 2,2 juta ton per tahun, “tegas politikus asal PKB, Jumat (20/12/2019).
Di sisi lain, pemerintah juga harus tegas dalam penataan regulasi yang diberikan ke PT Garam selaku BUMN. Mengingat PT Garam juga memiliki kewajiban menghasilkan garam sendiri. Hal ini mengakibatkan pembelian garam petani tidak dapat dilakukan secara maksimal.
Diakui Aliyadi, jika kualitas garam petani tidak sebagus garam impor. Ini karena garam petani masih menggunakan cara tradisional. Bila menggunakan sistem membran, anggaran di APBD Jatim tidak mencukupi.
“Tapi kami tetap berusaha membantu petani garam agar produksinya terserap di pasaran. Di antaranya memberikan penyuluhan agar hasil garam lokal dapat bersaing dengan garam impor. Di sisi lain harus ada aturan yang tegas soal impor garam,” harapnya.
Ditambahkannya, seharusnya pemerintah lebih bijak dalam permasalahan impor garam. Ini karena produksi garam lokal sangat berlimpah. Baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun industri. ani