Donald Trump membekukan sepertiga dana untuk pengungsi Palestina.
WASHINGTON DC (global-news.co.id)-Presiden Amerika Serikat Donald Trump benar benar membekukan dana bantuan untuk pengungsi di Palestina sebesar USD 125 juta.
Mengacu pada website United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), sepanjang 2016, AS sudah menyumbang untuk agen tersebut sebesar hampir USD 370 juta (sekitar Rp 4,99 triliun).
Keputusan Trump tersebut dilakukan beberapa hari setelah Donald Trump mengungkapkan rencana untuk memutus bantuan ke Palestina demi memaksanya ikut perundingan damai.
Dengan pembekuan tersebut, seperti dilansir dari Reuters dan Channel News Asia, Sabtu (6/1/2018), dana yang dibekukan tersebut sepertiga dari sumbangan tahunan AS ke badan bantuan dan PBB.
Diungkapkan, pembekuan bantuan ini dilakukan sampai pemerintah AS menyelesaikan peninjauan kembali bantuannya kepada otoritas Palestina.
Beberapa waktu lalu, Trump menyatakan akan menahan uang bantuan ke Palestina. Dia juga pernah mencuitkan bahwa AS menyesal memberikan bantuan ke Pakistan. “Amerika Serikat dengan bodohnya telah memberi Pakistan lebih dari 33 miliar dollar (AS) dalam bentuk bantuan selama 15 tahun terakhir dan mereka tidak memberikan apa-apa, kecuali kebohongan dan penipuan, berpikir para pemimpin kita bodoh,” cuit Trump.
Sebelumnya, Palestina menegaskan Yerusalem tidak dijual dan pihaknya tidak bisa ‘diperas’ oleh Trump. Palestina menilai Trump telah melakukan langkah sabotase. “Presiden Trump telah menyabotase pencarian kami untuk perdamaian, kebebasan dan keadilan. Sekarang dia berani menyalahkan Palestina atas konsekuensi dari tindakannya sendiri yang tidak bertanggung jawab!” tegas pejabat senior Palestina, Hanan Ashrawi, dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Rabu (3/1/2018).
Dalam pernyataan terpisah, juru bicara Presiden Palestina, Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudeina juga memberikan komentar. “Yerusalem adalah ibu kota abadi negara Palestina dan Yerusalem tidak dijual untuk emas atau miliaran (dolar),” tegas Rudeina kepada AFP.
Usai pernyataan Trump pada 6 Desember 2017 yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Palestina menegaskan AS tidak bisa lagi memainkan peran dalam proses perdamaian Timur Tengah. Rudeina menegaskan, Palestina bukannya tidak ingin kembali terlibat perundingan damai yang buntu sejak tahun 2014.
Palestina bersedia ikut perundingan asalkan didasarkan pada pendirian negara independen dan pemberlakuan garis perbatasan yang ditetapkan sebelum Israel mencaplok Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza dalam perang tahun 1967. “Jika Amerika Serikat serius soal perdamaian dan soal kepentingannya, maka harus mematuhi hal itu,” tegasnya.
Ancaman Trump itu disampaikan via akun Twitter pribadinya, @realDonaldTrump. Trump menyebut proses perdamaian Timur Tengah selalu dalam masa sulit dan mengancam akan memotong bantuan untuk Palestina yang bernilai lebih dari US$ 300 juta (Rp 3,9 triliun) per tahun.
“Kita membayar warga Palestina RATUSAN JUTA DOLAR setahun dan tidak mendapat apresiasi ataupun rasa hormat,” tegas Trump via Twitter. “Dengan warga Palestina tidak lagi ingin merundingkan perdamaian, mengapa kita harus melakukan pembayaran besar-besaran ini di masa mendatang kepada mereka?” imbuhnya.
Tidak diketahui pasti apakah Trump mengancam akan menghentikan seluruh aliran dana, yang bernilai US$ 319 juta (Rp 4,2 triliun) untuk tahun 2016, atau tidak semuanya.
AS memang telah sejak lama memberikan bantuan dana kepada Otoritas Palestina yang sangat membutuhkan dukungan anggaran dan jaminan keamanan. Bantuan dana ini berbeda dengan bantuan tambahan US$ 304 juta (Rp 4 triliun) yang masuk program PBB di Tepi Barat dan Gaza dan dijalankan oleh United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).
Pernyataan keras Trump semacam ini jika tidak diikuti dengan langkah konkret, biasanya hanya dipandang sebagai pesan politis belaka.(ins/afp)