SURABAYA (global-news.co.id) – Jumlah penyewa lahan Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim di Morokrembangan terus bertambah. Saat ini sudah ada 243 orang yang mengajukan permohonan menyewa lahan ini. Tahun 2016 terdapat 138 orang yang mengajukan sewa.
Pemanfaatan lahan ini tertuang dalam surat Sekdaprov nomor 028/166/213.5/2014 tentang pemanfaatan sebagian aset milik Pemprov. Biaya sewa akan langsung disetor ke kas daerah, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Langkah ini juga sebagai penegasan kepemilikan lahan tersebut. “Sekarang yang sewa 243 orang. Ini bukti kalau masyarakat mengakui jika lahan tersebut milik Pemprov,” ujar Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim, Asmuri, saat dikonfirmasi, Senin (23/1).
Saat ini lahan seluas 23,1 hektar di Kalianak Surabaya ditempati ratusan kepala keluarga. Kepemilikan lahan ini terdapat tarik-ulur antara Pemprov dengan salah seorang pengusaha di Jawa Timur. Namun setelah dilakukan pengecekan, pengusaha itu salah lokasi.
Dia mengatakan lahan tersebut dahulu merupakan hibah Belanda ke pemerintah pusat. Kemudian diserahkan ke provinsi pada 1951. Saat diserahterimakan di atas lahan itu sudah banyak bangunan rumah.
Jumlah yang mengajukan sewa ini sangat kecil jika dibandingkan jumlah pemukim sebanyak 6.150 KK di lahan milik dinas perikanan dan kelautan ini.
Sedangkan untuk besaran sewa yang dikenakan pada warga, mengikuti aturan yang sudah ada. Yakni 3,3 dikalikan luas tanah dikali nilai NJOP.
Namun nilai ini masih ada yang menganggap terlalu mahal, sehingga mereka minta keringanan. “Rata-rata mereka minta keringanan,” terang Asmuri.
Untuk mengantisipasi munculnya sertifikat di lahan ini, pihaknya bersama BPN telah Saat ini telah melakukan pemblokiran. “BPN sudah mengeblok lahan ini. Jika ada yg menyertifikatkan jelas tidak akan ditindak lanjuti,” ungkapnya.(zal)