SURABAYA (Global-News.co.id) –Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) menggelar konsolidasi nasional Andalan Kelompok UPPKA (AKU) 2026 di Surabaya, 4-5 Februari 2026. Kegiatan yang digelar bersama Perwakilan
Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur ini dimaksudkan untuk memerkuat kapasitas kelembagaan dan karakter usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan UPPKA agar mampu berkembang secara berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi dan digitalisasi.
UPPKA atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor adalah program pemberdayaan ekonomi dari BKKBN yang fokus meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi keluarga akseptor KB. Kelompok ini mewadahi usaha produktif berbasis potensi lokal guna meningkatkan pendapatan, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga.
Ketua Umum BPP AKU, Ambar Rahayu menegaskan pentingnya konsolidasi nasional ini sebagai upaya menyatukan langkah dan strategi seluruh pemangku kepentingan dalam penguatan UPPKA di seluruh Indonesia.
“Kami ingin menyatukan langkah, menyatukan strategi, sekaligus memperkenalkan peluang-peluang yang bisa dikembangkan ke depan serta memperkuat isi dari AKU itu sendiri,” ujar Ambar dalam kegiatan yang bertema Meraih Peluang Emas Pengembangan Bisnis UPPKA Unggul dan Berkarakter di Lini Lapangan tersebut, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan ini juga memberikan materi penguatan karakter UMKM agar mampu bertahan dan tumbuh secara berkesinambungan.
Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Kemendukbangga/BKKBN yang diwakili Wahidah Paheng menyebut, pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi salah satu fokus utama kementerian, termasuk melalui penguatan kelompok UPPKA dan PKK di seluruh Indonesia.
“Kebijakan tentu kami siapkan dalam bentuk regulasi, namun yang lebih penting adalah bagaimana kami tetap bersama AKU dalam pembinaan kepada kelompok PKK dan UPPKA di seluruh Indonesia. Saat ini ada sekitar 43 ribu kelompok PKK yang terus berkembang seiring lahirnya keluarga-keluarga muda,” jelas Wahidah.
Menurutnya, pendekatan pemberdayaan tidak lagi hanya bersifat offline, tetapi juga diarahkan pada digitalisasi usaha melalui pelatihan-pelatihan yang relevan serta kolaborasi dengan berbagai mitra.
“Kami juga membangun kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dunia usaha, hingga mitra CSR untuk mendukung pelatihan, literasi keuangan, dan pengembangan usaha ekonomi keluarga. Literasi dan edukasi pengelolaan keuangan keluarga menjadi sangat penting di era digital saat ini,” tambahnya.
Pada kesempatan itu Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Jatim, Maria Ernawati, mengatakan Jawa Timur menjadi lokasi strategis pelaksanaan konsolidasi nasional AKU karena besarnya potensi kelompok UPPKA di daerah ini.
Di Jatim saat ini, terdapat sekitar 36 ribu kelompok UPPKA yang sudah operasional dengan baik serta sekitar 5 ribu kelompok PKK.
Erna berharap, melalui konsolidasi ini serta dukungan kebijakan Kemendukbangga/BKKBN, kelompok UPPKA di Jawa Timur bisa naik kelas dan semakin berjaya dalam mendorong kemandirian ekonomi keluarga. (ret)