SURABAYA (global-news.co.id) – BPJS Kesehatan Surabaya mengajak RS yang telah bekerjasama untuk mendukung transformasi peningkatan mutu layanan yang dilakukan oleh Badan Hukum Publik di Indonesia yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (Program JKN-KIS) . Hingga Agustus 2023, sebanyak 56 RS di Surabaya telah bermitra dengan BPJS Kesehatan dari target 59 RS hingga akhir 2023.
“Kami meminta RS tetap berkomitmen mendukung transformasi peningkatan mutu layanan yang kami lakukan, itu semua untuk kepuasan peserta atau pasien,” kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Surabaya Hernina Agustin Arifin dalam acara Cangkruk Bareng Media dan BPJS Kesehatan Tahun 2023, Selasa (26/9/2023).
RS yang belum mendukung transformasi akan dilakukan pembinaan hingga pemberian surat teguran. “Sebelum pemberian sanksi, kami terus mendorong RS untuk melakukan tranformasi pelayanan,” kata Ina, panggilan karibnya.
Dijelaskan Ina, BPJS Kesehatan tahun ini fokus untuk meningkatkan mutu layanan sesuai dengan slogannya yakni Mudah, Cepat, Setara. Mudah, cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja untuk periksa di fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama. Tidak ada lagi sistem yang ribet di administrasi pelayanan seperti persyaratan fotocopy atau tidak bawa kartu peserta ditolak RS.
Cepat, antrean tidak menunggu lama karena BPJS Kesehatan ada inovasi antrean online yang bisa diakses dari mobile JKN dan dapat dilakukan dari mana saja. Setara, tidak terdapat perbedaan atau diskriminasi pelayanan antara peserta JKN dan pasien umum.
Menurut Ina, pihaknya telah menyiapkan kanal-kanal pengaduan bagi peserta JKN. Mulai mobile JKN,Pandawa, CHIKA atau bisa datang ke kantor BPJS.
Untuk menampung pengaduan, di RS yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan disiapkan petugas informasi baik dari BPJS Kesehatan dan RS, mereka juga ada nomor HP. “Kami juga menempelkan QR code di RS, itu inovasi BPJS Kesehatan Surabaya agar masyarakat bisa menyampaikan pengaduan 24 jam. Prinsipnya BPJS Kesehatan terus bergerak menuju pemberian layanan yang lebih baik dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” katanya.
Terkait kepesertaan program JKN di Surabaya, Ina menyebut mencapai 100, 11%. Namun data ini masih disandingkan dengan data Disdukcapil Kemendagri . Secara umum, dari 2,9 juta warga Surabaya sebanyak 99% sudah terkaver BPJS Kesehatan.
Untuk pencocokan data tersebut, kata dia, dilibatkan kader untuk melakukan penyisiran di kelurahan-kelurahan di Surabaya yang warganya belum menjadi peserta Program JKN. “ Ada kader yang membantu kami melakukan penyisiran di lapangan. Nantinya akan dipetakan kelurahan mana yang masyarakatnya belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Segmennya juga akan dipetakan, kalau tidak mampu akan diusulkan mendapat PBI (Penerima Bantuan Iuran). Jika pekerja penerima upah akan dikoordinasikan dengan badan usahanya karena itu kewajiban badan usaha,” katanya.
Sementara Kabid Sumber Daya Manusia, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Surabaya Achmad Zammanar Azam menjelaskan pihaknya terus melakukan perbaikan pelayanan khususnya yang banyak dikeluhkan peserta di seluruh kanal, di antaranya masih ada diskriminasi pelayanan, antre lama, respon pengaduan belum tuntas, masih ada IUR biaya, belum meratanya pemahaman peserta akan Program JKN. “Tahun ini kami bertekad pelayanan kami bisa Mudah, Cepat, Setara,” katanya.
Saat ini pihaknya terus menyosialisasikan perekaman sidik jadi atau fingerprint BPJS Kesehatan yang sudah diberlakukan di rumah sakit. Penggunaan sidik jadi atau fingerprint BPJS Kesehatan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Rekam sidik jari berguna untuk mempermudah peserta dalam proses pendaftaran pelayanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) atau Rumah Sakit. Selain itu fingerprint juga berguna untuk menghindari penyalahgunaan kartu. (tis)