SURABAYA (global-news.co.id) – Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Astha menyebut empat kabupaten yang ada di Pulau Madura menjadi daerah dengan kasus campak tertinggi di provinsi ini.
“Dari catatan hingga Desember 2022, di Pulau Madura tercatat ada 150 kasus campak, dengan rincian Kabupaten Sampang 57 kasus, Kabupaten Sumenep 55 kasus, Kabupaten Pamekasan 25 kasus, dan Bangkalan 13 kasus,” kata Erwin, Selasa (24/1/2023).
Sementara daerah lain dengan kasus campak tinggi adalah Kabupaten Pasuruan dengan 34 kasus, Magetan 10 kasus, Kabupaten Probolinggo lima kasus, dan Kota Batu empat kasus.
Erwin Astha menuturkan, dari 150 kasus di Pulau Madura, hingga saat ini masih dapat ditangani dengan baik.
“Alhamdulillah, pasiennya telah dinyatakan sembuh. Berdasarkan laporan yang masuk ke Dinkes Provinsi Jatim, belum ada laporan campak yang memerlukan perawatan intensif,” ungkapnya.
Menurutnya, kasus campak ini disebabkan terjadinya penurunan cakupan imunisasi yang signifikan saat pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan banyak anak yang tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap.
“Kasus campak terjadi dikarenakan rendahnya cakupan imunisasi MR/MMR. Oleh karena itu, kepada orangtua harus memastikan buah hatinya sudah mendapatkan cakupan vaksinasi yang lengkap,” ujar dia.
Erwin berpesan kepada masyarakat, bila menemui gejala demam dan ruam atau bintik kemerahan, segera bawa ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
“Penyakit ini sangat mudah menular, jika ditemukan satu kasus, bisa menularkan ke 12-18 orang di sekitarnya. Namun, campak sangat mudah dicegah dengan imunisasi. Mohon dipastikan semua anak mendapatkan tiga kali imunisasi campak, yaitu pada saat umur 9 bulan, 18 bulan dan kelas 1 SD,” tutur Erwin.
Dia juga melakukan sejumlah upaya guna mengendalikan kasus campak di Jawa Timur. Misalnya, melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota terdampak, mulai dari melakukan penyelidikan epidemiologi hingga memberikan rekomendasi pelaksanaan Outbreak Respons Immunization (ORI) atau pemberian tambahan imunisasi MR untuk melindungi kelompok masyarakat yang berisiko.
“Kami juga menyediakan logistik berupa vaksin MR untuk pelaksanaan ORI di kabupaten/kota yang membutuhkan. Pencegahan meluasnya PD3I (Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi), Gubernur Jatim juga telah mengeluarkan surat kewaspadaan KLB PD3I pada Juli 2022,” ujarnya. (ret, ins)