SURABAYA (global-news.co.id) – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Surabaya resmi dikukuhkan. Pengukuhan ini dilakukan oleh Walikota Surabaya, Eri Cahyadi bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV Provinsi Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Senin (1/11).
Tampak hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya, Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemkot Surabaya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kantor Wilayah IV Jatim, serta beberapa lembaga perbankan dan jasa keuangan lainnya. Selain berlangsung secara offline, pengukuhan ini juga diikuti melalui virtual.
Walikota Eri Cahyadi yang sekaligus menjadi Pengarah I TPAKD Surabaya menyampaikan, TPAKD ini bertugas membantu percepatan pergerakan ekonomi Kota Surabaya. Baik itu, melalui kemudahan akses bantuan permodalan, hingga pendampingan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Sehingga UMKM kita yang butuh modal, startup kita yang baru itu bisa kita support. Jangan sampai ketika mereka ini butuh modal, pinjam di tempat yang salah seperti pinjol (pinjaman online) yang tidak berlisensi (ilegal), akhirnya utangnya semakin banyak,” kata Walikota Eri.
Kehadiran TPAKD ini, lanjut dia, sangat tepat untuk mendukung pemulihan pergerakan ekonomi Kota Surabaya. Apalagi dalam tim tersebut juga lengkap berisi mulai OJK, Bank Indonesia, lembaga perbankan hingga lembaga jasa keuangan.
Dalam acara pengukuhan TPAKD ini, Walikota sekaligus me-launching program Puspita atau Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh. Puspita merupakan program PT BPR Surya Artha Utama (SAU) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Surabaya.
Walikota Eri menyebut, melalui PT BPR Artha Surya Utama, pelaku UMKM dapat mengajukan kredit atau pinjaman modal usaha dengan bunga ringan sampai 3 persen. Ini dikarenakan BUMD di bidang perbankan itu memang fokus menciptakan pahlawan-pahlawan ekonomi baru di Surabaya.
“Kalau di PT BPR Artha Surya Utama itu bunganya sampai dengan 3 persen. Sama seperti pinjam di bank, per UMKM. Karena UMKM pasti kelompok dan bukan sendiri-sendiri,” terangnya.
Bagi Walikota Eri, pahlawan ekonomi adalah kelompok yang ketika usahanya menjadi besar, dapat mengajak teman, saudara atau kerabat untuk bergabung atau terlibat di dalamnya. “Ini baru namanya pahlawan ekonomi. Nah, ini yang mau kita gerakkan dengan pemerintah melalui TPAKD yang men-support penuh sehingga menjadi besar,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala OJK Regional IV Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi menambahkan, melalui TPAKD pihaknya bersama Bank Indonesia maupun lembaga jasa keuangan lainnya, siap mendukung pemkot dalam meningkatkan roda perekonomian pasca pandemi.
“Ini merupakan salah satu wujud kolaborasi antara OJK, BI (Bank Indonesia), lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta seluruh stakeholder,” kata Bambang Mukti.
Meski demikian, Bambang Mukti menambahkan, TPAKD ini tak hanya bertugas melakukan percepatan dalam akses keuangan daerah. Lebih dari itu, TPAKD juga bergerak di bidang edukasi dan literasi kepada masyarakat. Sebab, di Jatim saat ini indeks inklusi keuangan sudah mencapai 87,96 persen, sedangkan indeks literasi atau tingkat pahamnya masyarakat baru sekitar 48,9 persen. (pur)