SURABAYA (global-news.co.id)-Wacana Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan sistem Full Day School (FDS) di sekolah, mendapat protes dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menaungi lembaga pendidikan Maarif dan pendidikan NU lainnya. Sikap ini disampaikan Wakil Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar kepada global news, saat ditemui usai menghadiri pertemuan dan buka puasa bersama Ulama se-Jatim dengan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, di Surabaya, Jumat (16/6/2017) malam.
Kiai Miftah menjelaskan, protes atas wacana FDS itu telah disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjend) PBNU Lukman Edy kepada pemerintah. “Kemarin pak Sekjend (Lukman Edy) sudah bertemu dengan bapak Presiden agar kebijakan FDS dibatalkan,” terang Kiai Miftah.
Mantan Rais Syuriah PWNU Jatim ini mengatakan, alasan PBNU memprotes kebijakan tersebut, karena sistem pendidikan FDS dapat mengancam keberadaan Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Quran (TPQ), yang selama ini didirikan para kiai dan ustadz-ustadz dari kalangan nahdliyin. Jika hal ini dibiarkan, puluhan ribu guru Madin maupun TPQ terancam menganggur, karena jam belajarnya terserap oleh FDS.
“Kebanyakan mereka (TPQ dan Madin) yang terdampak itu bukan orang lain. Apalagi selama ini penguatan pendidikan karakter sudah dilakukan penguatan dengan cukup baik,” terang Kiai Miftah.
Pengasuh Ponpes Miftahus Sunnah Surabaya ini mengakui, wacana FDS itu sudah bergulir hampir setahun lalu, dan banyak mendapat penolakan dari ormas-ormas atau lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Bahkan Gubernur Jatim Soekarwo merasa sangat terpukul dengan rencana tersebut, karena Pemprov Jatim sudah berani mengalokasikan APBD untuk membantu Madin melalui Bosda Madin.
“Kami berharap pemerintah pusat melakukan penyesuaian dan menerima aspirasi dari NU supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” harapnya.
Di tempat terpisah, Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdatul Ulama (LP Ma’arif NU) Arifin Junaidi menambahkan, pihaknya akan berkirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo, terkait rencana kebijakan FDS yang dilakukan Mendikbud Muhadjir Effendy. Ia menilai, kebijakan sekolah 8 jam sehari atau FDS sudah membuat kegaduhan. “Kami akan kirim surat ke presiden. Karena Mendikbud bikin gaduh, kami minta (Mendikbud) diganti,” ucap Arifin.
Ia beralasan sistem tersebut sudah mulai meresahkan masyarakat, seperti halnya saat dirinya berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia. “Saya baru saja pulang dari Makassar dan Banjarmasin. Mereka meresahkan apa yang dilontarkan oleh Mendikbud soal Full Day School,” ujar dia.
Selain itu, Arifin mengaku memang sudah tidak mendukung wacana sistem ini. Menurut dia, sekolah 8 jam sehari tidak ada yang berbeda. “Itu intinya sama saja. LP Ma’arif NU mempunyai sekolah dan madrasah sebanyak 48 ribu, kalau sistem ini dipaksakan barangkali nanti murid dan guru seluruh Indonesia akan datang ke Jakarta,” jelas Arifin. * nas