GRESIK (global-news.co.id) – Bupati Sambari Halim Radianto melalui Dinas Pemerintahan Desa (DPMD), diminta agar membuat terobosan berupa diskresi untuk desa-desa yang memiliki BHP dan RD (bagi hasil pajak dan retribusi daerah) cukup besar. Desakan ini disampaikan Ketua DPRD Gresik, Moh. Abdul Qodir.
Menurutnya, tidak mungkin dana bantuan tersebut bisa habis kalau hanya digunakan secara normatif berdasarkan peraturan bupati (perbup) terkait penggunaan BHP dan RD. “Kami minta kepada Bupati Gresik agar membuat diskresi untuk penggunaan dana tersebut,” ujar Abdul Qodir, Rabu (18/11/2020).
Ditegaskan Abdul Qodir, pembuatan diskresi tersebut dimaksudkan agar uang dari BHP dan RD tidak selalu menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) desa. Padahal, di desa masih banyak kegiatan pembangunan yang harus dibiayai. “Langkah ini agar pembangunan di desa jalan, perekonomian jalan, karena ada tambahan perputaran uang di desa,” terangnya.
Qodir mengungkapkan, selama ini hasil konfirmasi ke desa-desa, kepala desa (kades) tak berani menggunakan sisa atau silpa BHP RD karena tak diatur dalam perbup. “Padahal menurut kami, asal kewajiban yang tertuang dalam perbup terpenuhi, maka sah-sah saja, dan boleh digunakan untuk yang lain, termasuk pembangunan desa,” jelas Qodir.
Qodir mengingatkan, BHP adalah salah satu sumber pendapatan, dari beberapa sumber pendapatan desa. “Makanya, BHP harus bisa semaksimal mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan desa,” terangnya. “Prinsipnya, asal program itu direncanakan dengan baik, tahapannya sesuai pembahasan APBDes, ya klir tak ada soal tentang penggunaan BHP untuk pembangunan,” sambungnya.
Oleh karena itu, Abdul Qodir meminta kepada Bupati Gresik melalui DPMD untuk meluruskan pemahaman ini. “Kalau DPMD tetap menggunakan perbup di atas yang dipedomani, dan tak ada terobosan, dan diskresi, maka akan ada uang sia-sia, dan terus numpuk jadi silpa desa. Terlebih, bagi desa yang punya BHP besar,” pungkasnya. bgs