SURABAYA (global-news.co.id) – Tingginya angka stunting di Jatim yang mencapai 36,81 persen dibanding data nasional yang hanya 30,8 persen membuat trenyuh Komisi E DPRD Jatim. Jika hal ini dibiarkan maka akan menjadikan satu generasi bangsa yang kondisinya mengkhawatirkan.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafagih menegaskan jika masalah stunting menjadi tanggungjawab bersama. Memang untuk penyelesaiannya tidak bisa dilihat secara langsung, namun semua berproses. Bahkan politisi asal PKB ini menjamin Dinkes sudah bekerja secara maksimal untuk menekan angka stunting di Jatim. Namun jika masyarakatnya tidak mendukung program tersebut akan sia-sia saja.
“Saya kira ada tiga hal yang perlu digaris bawahi diantaranya keberadaan puskesmas yang seharusnya melakukan sosialisasi pencegahan dengan cara promosi secara masif justru hal ini tidak dilakukan. Sebaliknya puskesmas saat ini dijadikan sebagai balai pengobatan. Di sisi lain saat ini tenaga penyuluh kesehatan yang ada atau tenaga posyandu belum dimanfaatkan secara maksimal,”papar perempuan cantik berjilbab ini, Jim’at (27/12/2019).
Ditambahkannya, pola hidup juga menjadi salah satu penyumbang tingginya di stunting di Jatim. Artinya meski masyarakat dalam ekonominya berkecukupan, tapi salah asupan hal ini juga berpengaruh pada bayi yang dikandung atau tumbuh kembang balita. Apalagi kondisi ekonomi yang belum stabil dikhawatirkan menambah jumlah angka stunting di Jatim.
“Untuk itu dalam menekan angka stunting ini tokoh agama juga harus memberikan sosialisasi bagaimana menyiapkan sepasang pengantin untuk mendapatkan momongan. Intinya mereka harus memberikan asupan gizi yang cukup agar anak sehat. Karena ini juga menjadi tuntunan dalam agama,” papar istri dari mantan Ketua KPU Jatim ini.
Dan yang terpenting dalam masalah ini, dalam sosialisasi ke masyarakat jangan hanya menggpeber spanduk besar-besar. Tapi bagaimana memanfaatka media sosial untuk melakukan sosiaiisasi. “Kan kita tahu hampir seluruh masyarakat memiliki gadget untuk mengakses media sosial. Nah untuk itu sudah saatnya pemerintah memanfaatkan media tersrbut untuk bersosialisasi. Dan menurut saya hal itu lebih efektif dibanding spanduk yang besar-besar yang belum tentu dibaca,”teganya.
Seperti diketahui, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, menurut data dari Dinas Kesehatan Jatim berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), per 20 Juli 2019 prevalensi stunting balita di Jatim sebesar 36,81 persen. Adapun, tiga daerah tertinggi prevalensinya yakni di Kota Malang sebesar 51,7 persen, Kabupaten Probolinggo 50,2 persen, dan Kabupaten Pasuruan 47,6 persen. ani