JAKARTA (global-news.co.id) – Langkah Pemprov Jatim untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus dilakukan. langkah itu dilakukan melalui peningkatan bidang pendidikan, kesehatan dan income.
Kiat tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di hadapan Sekretaris Deputi Bidang RB, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Didid Noordiatmoko di Kantor KemenPAN-RB Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Menurutnya, peningkatan IPM merupakan sebuah upaya bersama yang dilakukan secara kolektif, tidak hanya satu organisasi perangkat daerah saja. Salah satu contoh dalam menangani kemiskinan yakni tidak hanya lewat intervensi bantuan Dinas Sosial saja. Tetapi juga ada sinergi dari OPD lain. Seperti pembinaan ekonomi oleh Dinas Koperasi dan UKM, kemudian dalam mendorong ketersediaan barang yang terjangkau di tempat-tempat yang rawan fluktuatif harga oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. “Hal-hal seperti inilah yang perlu ara konsistensi peran-peran lintas OPD untuk mencapai peningkatan IPM,” jelasnya.
Mantan Bupati Trenggalek itu pun menjelaskan, salah satu program yang dilakukan untuk meningkatkan IPM yaitu melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Plus. Program tersebut merupakan bantuan sosial khusus untuk lansia. Total ada sebanyak 50 ribu lansia di Jatim yang menjadi penerima manfaat PKH Plus.
“Ibu Gubernur telah menetapkan 10 desa prioritas. 10 desa tersebut untuk penerima PKH Plus Lansia yang jumlahnya sekitar 50 ribu penerima. Seperti di Bojonegoro, Kediri, Malang, Jember, Lamongan, Bangkalan, Tuban, Probolinggo, Sampang dan Sumenep,” ujar Emil Dardak panggilan akrab Wagub Jatim itu.
Lebih lanjut disampaikannya, PKH Plus bertujuan untuk membantu penguatan secara fokus pada lansia pra sejahtera. Karena itu, program tersebut akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2020. “Jadi PKH Plus ini bagian dari strategi 3S, yakni disebut suplemen, sinergi dan sinkronisasi,” imbuhnya.
Perubahan Reformasi Birokrasi
Pada kesempatan yang sama, Emil Dardak menyampaikan tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Jatim. Pelaksanaan tersebut menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaannya akan didukung oleh adanya penerapan 8 area perubahan di lingkungan Pemprov Jatim.
Ia pun menjelaskan, 8 arah perubahan tersebut meliputi manajemen perubahan penataan per-UU-an, penataan dan penguatan organisasi atau kelembagaan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta penguatan pelayanan publik.
Untuk mendukung manajemen perubahan, lanjutnya Pemprov Jatim membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang didalamnya terdapat Inspektorat masuk di dalamnya. Tim tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 185/ 396/ KPTS/ 2019 yang bertugas untuk memberikan arahan mengenai Program Reformasi Birokrasi, pengawasan proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Sementara pada penataan per-UU-an, Jatim memiliki elektronik Jatim Maju (e-JM). Melalui e-JM ini, Perda-Perda kabupaten/kota sebelum masuk DPRD bisa konsultasi ke Pemprov Jatim.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang RB, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur KemenPAN-RB Didid Noordiatmoko memberikan masukan terkait peningkatan IPM di Jatim. Dirinya berharap perlu strategi yang konkret di masing-masing OPD terkait. Selain itu perlu adanya koordinasi dengan kabupaten/kota. “Kami memastikan bahwa sudah terdapat strategi dari dinas-dinas itu. Sehingga IPM itu akan tertangani dengan baik,” pungkasnya. bej