JAKARTA (global-news.co.id) – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak perlu keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) begitu resmi menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina.
Hal itu karena berdasarkan peraturan yang berlaku, seorang kader parpol yang tidak memiliki jabatan di partainya tak harus keluar dari partai manakala menduduki jabatan direksi dan komisaris di sebuah BUMN.
Andre menjelaskan, regulasi itu adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisarsi/Dewan Pengawas BUMN, serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
“Kalau anggota partai tidak dilarang. Jadi memang berdasarkan peraturan yang ada, Ahok tidak diwajibkan untuk mengembalikan KTA PDIP, itu peraturannya. Kalau ingin Ahok keluar partai, ya ubah peraturannya,” kata Andre di Jakarta, Sabtu (23/11/2019).
Anggota Komisi VI DPR RI itu mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir harus mengingatkan Ahok sebelum nantinya resmi dilantik sebagai Komut di salah satu perusahaan pelat merah tersebut.
Erick harus bisa mengubah gaya komunikasi mantan gubernur DKI Jakarta itu di depan publik yang sebelumnya ceplas-ceplos menjadi lebih beretika.
“Jangan lagi komunikasi petantang-petenteng, atau mengeluarkan kata-kata kotor sewaktu jadi Gubernur DKI kembali diulang oleh Pak Ahok. Kami dari DPR hanya bisa menonton pengangkatan ini tapi mengingatkan kalau yang bersangkutan bukan membawa kebaikan tapi kekisruhan dan kinerjanya tidak baik alias amburadul,” ujarnya.
Ia mengaku tak segan-segan untuk merekomendasikan Ahok agar dipecat dari jabatannya kepada Erick bila nantinya dia tak bisa mengubah sikapnya tersebut. Dirinya berharap terpilihnya Ahok sebagai Komut di PT Pertamina dapat membuat BUMN itu lebih transparan dan menguntungkan. “Melakukan perubahan, reformasi, transparansi, dan membangun akuntabilitas, tanpa mengeluarkan kata-kata kotor dan mulut yang kasar. Kita akan kontrol di Komisi VI,” katanya.
Untuk diketahui Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). “Insya Allah sudah putus dari beliau (Presiden Jokowi), Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11/2019).
Erick Thohir menyampaikan hal tersebut seusai berbicara empat mata dengan Presiden Jokowi di beranda Istana Merdeka sekitar 10 menit. “Nanti akan didampingi Pak Wamen (Wakil Menteri BUMN) Pak Budi Sadikin menjadi Wakil Komisaris Utama. Lalu, nanti juga ada Direktur Keuangan yang baru, Ibu Emma (Emma Sri Martini) dari yang sebelumnya Dirut Telkomsel,” tambah Erick.
Menurut Erick, baik direksi maupun komisaris BUMN pun tidak boleh terafiliasi dengan partai politik. “Pasti semua komisaris di BUMN apalagi direksi harus mundur dari partai, itu sudah clear,” ungkap Erick.
Terkait konsekuensi itu, Erick mengaku sudah membicarakannya dengan Ahok. “Semua nama yang diajak bicara kita kasih tahu semua ini karena kenapa? Tentu independensi dari BUMN sangat dipentingkan dan Insya Allah orang-orang yang punya etika baik pasti semua tahu risiko bagaimana mengabdi untuk negara,” jelas Erick. bej, okz