
PAMEKASAN (global-news.co.id) –DPRD Pamekasan Kamis (10/10/24) malam menggelar Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah dan Janji Pimpinan DPRD Pamekasan masa jabatan tahun 2024-2029, di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan. Pengucapan sumpah dan janji jabatan ini dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan.
Empat orang pimpinan DPRD Pamekasan tersebut antara lain adalah Ali Masykur SH, asal PPP sebagai Ketua DPRD Pamekasan, lalu Khairul Umam SH (PKB), Ismail SHI dari Partai Demokrat dan Mohammad Khomarul Wahyudi dari PBB, masing masing sebagai Wakil Ketua DPRD Pamekasan.
Kepada wartawan yang menemuinya usai acara pengucapan sumpah dan janji jabatan, Ali Masykur mengatakan pasca pengucapan sumpah janji jabatan pihaknya segera mempercepat pembentukan alat alat kelengkapan Dewan (AKD).
“Setelah itu agenda kita menyelesaikan pembahasan RAPBD 2025 yang tinggal 2 bulan 20 hari harus selesai. Sebelum tanggal 30 Desember harus sudah di tetapkan menjadi APBD, itu adalah kebutuhan dasar masyarakat yang ditunggu lewat APBD,” katanya.
Mantan Ketua HMI Cabang Pamekasan ini menegaskan bahwa sekalipun telah menjadi Ketua DPRD, sebagaimana kebiasaan sebelumnya, dia berjanji akan tetap vocal mengkritik atas kebijakan pemerintah yang tidak populis atau tidak pro rakyat. Kritik itu akan dilakukan melalui Komisi Komisi atau AKD yang akan terbentuk.
“Tetapi kalau itu sudah sesuai RPJMD kita akan dukung kalau itu dalam rangka kebaikan bersama, terutama pengentasan kemiskinan ekstrem yang hari ini diperangi oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Dia mengaku biasa saja perasaannya atas jabatan yang diembannya. Namun dia yakin akan mengalami hal lebih berat dibandingan sebelumnya saat menjadi anggota biasa. Karena amanah dan tanggungjawab jadi ketua agak berat.
“Kalau dulu jadi anggota dewan saja tanpa beban, ketua komisi tambah berat lagi, jadi ketua dewan tambah berat dan istiqomah lagi untuk ngantor di DPRD. Dan harus didukung oleh semua alat kelengkapan terutama fraksi yang memberangkatkan kami. Kalau DPRD bersatu asprirasi rakyat itu menjadi gampang unthk ditunaikan,” ungkapnya.
Masalah yang dinilainya prioritas untuk ditangani, dia mengaku masalah serius yang selama ini terjadi adalah kekurangan kepercayaan public terhadap pemerintah. Tata cara menanganinya adalah pemerintah beri contoh langkah konkret dan tegas, jangan hanya dalam bentuk narasi saja.
“Kalaupun jadi ketua harus lebih welcome lagi, karena dulu hanya ketua Komisi, sekarang ketua DPRD. Komunikasi dengan anggota DPRD dan eksekutif, formulasi komunikasi, yang kami tawarkan ke Pemda terutama PJ Bupati itu kita harus membuat program Pemda yang kondusif,” urainya.
Belajar dari pengalaman studi banding ke Sleman beberapa waktu lalu, dia menyarankan di Pamekasan ini agar tiap tiga bulan ada rapat fraksi dan pimpinan DPRD dan pimpinan daerah bersama sekda. Sehingga rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah lewat aspirasi fraksi ke pemda bisa terlaksana dengan baik. (mas)