Global-News.co.id
Metro Raya Utama

BKKBN Jatim Gandeng BI dalam Upaya Sejahterakan Keluarga Akseptor

Deputi KSPK BKKBN Nopian Andusti (tengah), Irene Heniwati (kedua dari kiri), dan Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Maria Ernawati (kanan).

SURABAYA (global-news.co.id) – Tidak hanya fokus pada Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Angka Stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) bersama-sama berpartisipasi menyejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi keluarga.

Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN, Nopian Andusti SE MT, menuturkan, secara spesifik program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dikembangkan BKKBN difokuskan pada keluarga akseptor dan akseptor yang tergabung dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

“Saat ini, jumlah UPPKA kita baru sekitar 36 ribu di seluruh Indonesia dan 10 persen-nya ada di Jawa Timur. Harapannya satu desa atau satu kelurahan ada UPPKA. Jadi nantinya di Indonesia terdapat kurang lebih 83 ribu,” ujar Nopian dalam rilisnya, Minggu (6/10/2024).

Diakui UPPKA belum banyak dikenal, terutama pemerintah daerah. Karenanya kurang disentuh oleh stakeholder terkait.

“Padahal UPPKA ini juga bagian dari masyarakat. Harapannya, kelompok UPPKA bisa setara dengan UMKM, mendapat sentuhan dan pembinaan. Dan salah satu bentuk pengakuan bahwa UPPKA adalah bagian dari UMKM yaitu dengan peran serta Bank Indonesia dalam pembinaan kelompok UPPKA,” jelasnya.

Menurut Nopian, potensi UPPKA sangat signifikan untuk menunjang perekonomian keluarga. Sedikitnya ada 3.600 kelompok UPPKA ada di Jawa Timur.

Sementara Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau BI, Irene Heniwati, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi BI dan BKKBN dalam rangka memperkuat ekonomi keluarga dan pengembangan usaha yang dikelola perempuan.

“71 persen masyarakat yang tidak bisa akses keuangan karena tidak punya uang. Bagaimana keuangan inklusif masyarakat bisa mengakses produk layanan keuangan formal apabila tidak ada pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.

Diungkapkan, BI punya program EKI (Edukasi Keuangan Inklusif) yang berbasis kelompok subsisten kapasitas usaha, peningkatan literasi dan akses keuangan serta penguatan kelembagaan. Program ini telah dikembangkan di 46 kantor perwakilan BI dari Sabang sampai Merauke, menyasar masyarakat berpendapatan rendah dan penerima bansos.

Irene menyebut hal ini dimaksudkan agar masyarakat tersebut bisa mandiri melalui pengembangan usaha dan potensinya.

“Total kelompoknya 1.700-an, mayoritas masyarakat berpendapatan rendah dan penerima bansos. Ini sejalan dengan BKKBN bagaimana ingin meningkatkan ekonomi keluarga dan agar mandiri. Artinya, jangan sampai mereka hanya menerima bantuan, jangan hanya nunggu bansos tetapi supaya mereka bisa mengembangkan potensi usaha yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan atau memiliki penghasilan,” katanya.

Kegiatan edukasi BI yang dilakukan secara hybrid dihadiri sedikitnya 150 peserta, terdiri dari BPD AKU (Badan Pengurus Daerah Asosiasi Kelompok UPPKS), ketua dan kader Kelompok UPPKA, pengelola Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga serta Penyuluh KB dari 6 wilayah kab/kota di Jawa Timur Sedang ratusan peserta lainnya mengikuti secara daring.(ret)

baca juga :

Pemkot Surabaya Fasilitasi Ratusan Warga Sekitar Pabrik Sampoerna Jalani Tes Swab

Redaksi Global News

Dukung Transisi Energi Hijau, BNI Danai Akuisisi PLTB Sidrap oleh Barito Group

gas

Di Pasar Pucang Anom Surabaya, Presiden Jokowi Bagikan Bansos

Redaksi Global News