SAMPANG (global-news.co.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) sudah memulai tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang puncaknya dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.
Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keutuhan NKRI pada Pemilu serentak Tahun 2024, menjadi perhatian banyak pihak, khususnya masyarakat luas berharap adanya pengayoman, perlindungan dan keamanan.
Sehingga penting TNI dan Polri wajib bersikap netral dalam pemilihan serentak di Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024, baik Pilkada Sampang dan Pilkada Jawa Timur agar berjalan aman, damai dan kondusif. Artinya mereka dilarang berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam pemilihan umum ini.
Hal ini penting diperhatikan, mengingat Kapolda Jawa Timur (Jatim), Irjen Pol. Imam Sugianto beberapa waktu lalu mengatakan dengan tegas, ada 6 Kabupaten di Jatim masuk kategori rawan konflik di Pilkada serentak November mendatang.
Enam Kabupaten dimaksud, Pasuruan, Lumajang dan 4 Kabupaten di Madura, Sumenep , Pamekasan, Sampang dan Bangkalan.
Sementara untuk Sampang, tergolong paling diwaspadai, mengingat sejarah dalam setiap Pemilu, khususnya Pilkada Sampang selalu terjadi konflik hingga kriminalisasi.
Menyikapi hal di atas, Komandan Kodim (Dandim) 0828/ Sampang, Letkol Czi Suprobo Harjo Subroto S.E., M.Han saat ditemui di ruang kerjanya dengan tegas, mengatakan, pihaknya sering kali mengingatkan kepada seluruh anggotanya/ personel TNI Kodim 0828 Kabupaten Sampang, untuk ikut serta mensukseskan pemilihan umum 2024 dengan menjaga netralitasnya sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga nama baik lembaga.
“Jangan main-main di Pilkada Sampang, TNI dilarang memihak dan memberikan dukungan kepada Partai Politik manapun beserta Pasangan Calon serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, kita siapkan sanksi tegas sesuai aturan,” ujar Suprobo.
Bahkan, Suprobo mengatakan, guna mendukung pelaksanaan operasi pengamanan Pemilu, pihaknya akan mengerahkan prajurit TNI sejumlah 250 personil.
Namun mengingat Kabupaten Sampang menjadi perhatian serius dari banyak pihak karena tercatat rawan terjadi konflik, di Hari Pilkada dimungkinkan akan menambah personil Pengamanan sebanyak 1 SSK yang terdiri 100 personil dari Batalion, meski hal ini tergolong lebih sedikit dibandingkan pengamanan Pilpres 2024 silam, sebanyak 2 SST.
“Kami jajaran TNI khususnya Kodim 0828 di Kabupaten Sampang tentu menjunjung tinggi netralitas dalam pemilihan serentak 2024, kami tegaskan kepada prajurit agar mematuhi undang-undang,” kata Suprobo.
“Selama pengamanan Pemilu, TNI bekerja sama dengan Polri dan instansi lainnya untuk mengawasi potensi ancaman keamanan, mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan menjaga ketertiban umum,” ujarnya.
Sementara Ketua PWI Sampang, Fathor Rahman menilai, TNI dan Polri merupakan garda terdepan keamanan dalam pemilihan serentak 2024. Sehingga Netralitas TNI dan Polri itu menjadi bagian kunci penting bagi Kondusifitas dan suksesnya pelaksanaan Pilkada Bupati Sampang, dan Pilkada Gubernur Jawa Timur.
Selain itu, Fathor Rahman juga berharap adanya sinergitas yang kuat dan independensi antara TNI, Polri dan Pers, khususnya dalam mengawal Pilkada serentak di Sampang agar sesuai harapan bersama, yang aman, damai dan kondusif.
“Jadikan Pesta demokrasi Pilkada serentak saat ini, khususnya di Kabupaten Sampang yang tidak sekedar aman, damai, dan sukses, tapi menyenangkan, menghibur serta mencerdaskan dengan pendidikan berpolitik bagi masyarakat luas,” harapnya.
Dengan begitu, masyarakat dapat memilih pemimpin-pemimpin terbaik bagi keberlanjutan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Sampang maupun di Jawa Timur. “Khususnya di Bumi Trunojoyo yang kita cintai, paparnya.
Kapolres Sampang, AKBP Hendro Sukmono belum bisa dikonfirmasi terkait Komitmen menjaga Netralitas dirinya bersama jajaran anggotanya, yaitu Polri dilingkungan Mapolres Sampang, dalam Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Sampang. (Man)