Global-News.co.id
Ekonomi Bisnis Utama

Pertamina Targetkan Tahun Ini Digitalisasi SPBU di Jatimbalinus Capai 100%

Rakercab Hiswana Migas DPC Surabaya di Dyandra Convention Centre, Rabu (12/6/2024). Penyerahan cinderamata kepada anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman (kanan).

SURABAYA (global-news.co.id) –Pertamina siap menjalankan penugasan pemerintah dalam penyaluran BBM Bersubsidi. Untuk menyalurkan subsidi energi khususnya BBM dan LPG, Pertamina Patra Niaga selaku Subholding Commersial & Trading Pertamina akan memacu agar program digitalisasi SPBU di wilayah Jatimbalinus tahun ini tuntas 100%. Sehingga distribusi energi bersubsidi dapat menjangkau masyarakat kurang mampu di semua wilayah dengan harga sesuai ketetapan pemerintah.

Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Denny Sukendar menjelaskan saat ini 94-95% dari sekitar 1.300 SPBU di wilayah Jatimbalinus sudah menggunakan program digitalisasi. Pertamina bekerja sama dengan PT Telkom Akses, anak usaha PT Telkom Indonesia, untuk melakukan pemantauan sistem digitalisasi SPBU ini.

“Tahun ini kami menuju 100%. Konsentrasi kami saat ini adalah SPBU-SPBU di wilayah yang masih terkendala jaringan,” katanya ditemui usai menjadi salah satu pembicara dalam Rakercab Hiswana Migas DPC Surabaya di Dyandra Convention Centre, Rabu (12/6/2024).

Pada 2024, Pertamina mendapat tugas menyalurkan BBM bersubsidi untuk jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak tanah dengan kuota 0,5 juta Kilo Liter (KL), JBT minyak solar dengan kuota 17,8 juta KL, dan LPG tabung 3 kg sebesar 8,03 juta metrik ton (MT). Besaran kuota JBT minyak solar dan minyak tanah didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Nomor 89/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023. Sedangkan kuota LPG didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 446.K/MG.05/DJM/2023.

Dalam memastikan penyaluran subsidi energi khususnya BBM dan LPG bisa tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga melakukan beberapa inovasi, yang utama melalui program digitalisasi. “Digitalisasi ini sudah berjalan dan terus kami evaluasi adalah Program Subsidi Tepat untuk JBT Solar dan LPG 3 Kg ,” terangnya.

Subsidi Tepat JBT Solar sudah diuji coba sejak tahun 2022 dan berjalan secara nasional di 514 Kota dan Kabupaten untuk penggunaan QR Code sejak Juli 2023. Sepanjang tahun 2023, hampir 14 juta KL transaksi Solar sudah tercatat secara digital. 92% merupakan penyaluran ke kendaraan dan 8% sisanya kepada usaha perikanan, usaha pertanian, UMKM, dan layanan umum seperti fasilitas kesehatan dan BNPB.

Untuk LPG 3 kg, sejak 1 Juni 2024 lalu juga sudah diwajibkan masyarakat menunjukkan KTP untuk kemudian NIK-nya akan di cek melalui Merchant Apps Pertamina (MAP) di Pangkalan sebelum dapat membeli LPG bersubsidi.

“Ini menjadi upaya bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi semakin transparan penyalurannya. Dengan adanya subsidi dan kuota yang sudah ditetapkan, melalui Subsidi Tepat Pertamina Patra Niaga berkomitmen menyediakan data penyaluran yang setransparan mungkin karena kami dapat mengcapture transaksi SPBU, kemana, siapa, kapan dan berapa banyak dibeli. Ini menjadi bukti validitas data dan bentuk tanggung jawab kami terhadap penugasan yang diberikan. Dengan data ini kami juga bisa melakukan pengembangan bisnis,” katanya.

Selain Subsidi Tepat, Denny SUkendar mengatakan Pertamina Patra Niaga saat ini bisa mengakses Pertamina Integrated Enterprise Data & Command Center (PIEDCC). Didukung dengan digitalisasi di Fuel dan LPG Terminal serta digitalisasi SPBU, dia mengatakan saat ini proses distribusi hingga stok di SPBU dan Pangkalan LPG dapat dipantau secara real time.

Pembicara lainnya, anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menjelaskan penyaluran BBM subsisi tepat sasaran membutuhkan sinergi semua pihak.

Termasuk badan usaha penugasan mulai Pertamina, BPH Migas, lembaga penyalur seperti Hiswana Migas yang merupakan wadah para pengusaha SPBU.
Dalam evaluasinya, hingga kini masih ada beberapa SPBU melakukan penyalahgunaan penyaluran.

“Tapi itu oknum, kami akan terus tingkatkan pengawasannya. Ada juga penyaluran bermasalah karena ada kendala network. Ini juga terus kami evaluasi,” katanya.

Dijelaskan Saleh, pihaknya juga telah menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan fungsi penindakan yang diperlukan. Begitu pula BPH Migas terus meningkatkan fungsi pengawasan agar subsidi tepat sasaran.
Beberapa kasus penyalahgunaan subsidi yang terjadi di lapangan misalnya, beli BBM subsidi di SPBU, disimpan kemudian dijual ke konsumen lain misalnya industri dengan harga lebih tinggi. “Ada juga yang dioplos. BBM dicampur-campur kemudian dijual lagi dengan harga lebih tinggi,” katanya.

Untuk menekan penyimpangan itu, telah dilakukan digitalisasi. Pemerintah mewajibkan pengisian BBM Solar bersubsidi atau Biosolar menggunakan scan barcode atau QR Code MyPertamina mulai 1 Maret 2023. Kebijakan itu dikeluarkan BPH Migas agar subsidi BBM tepat sasaran, yakni peraturan Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu. Peraturan tersebut membatasi pembelian BBM solar bersubsidi untuk kendaraan pribadi roda 4 maksimal 60 liter per hari. Angkutan umum orang atau barang roda 4 maksimal 80 liter per hari.

“Beli solar harus pakai QR Code. Kalau tidak, tak dilayani SPBU. Kalau mobil perorangan kuotanya sudah habis, dia tidak bisa ngisi BBM subsidi di SPBU lain. Kalau dulu mobil perorangan bisa isi bolak-balik di SPBU. Hingga kini evaluasi penerapan digitalisasi sudah bagus. Pembelian dengan pakai QR code, bisa menurunkan penyalahgunaan solar subsidi,” katanya.

Dari sisi SBPU, adanya program digitalisasi juga memiliki banyak manfaat. SPBU yang tak hati-hati menyalurkan BBM subsidi akan disanksi. (tis)

baca juga :

Pengurangan Impor Minyak Mentah Terhambat Permenkeu

Redaksi Global News

Pentingnya Skrining Pendengaran pada Bayi

Redaksi Global News

Piala Dunia U-17: Pemkot Pastikan UMKM Surabaya Siap Produksi Cenderamata

Redaksi Global News