SURABAYA (global-news.co.id) – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Jawa Timur mendukung keputusan pemerintah yang melakukan impor beras untuk antisipasi badai el Nino atau kemarau ekstrem.
Pemerintah memutuskan impor beras sebanyak 1,3 juta ton dalam rangka mengantisipasi fenomena elnino atau musim kemarau ekstrem yang melanda Indonesia. “Boleh saja impor beras, sebagai bentuk mempertahankan ketahanan pangan dari serangan elnino namun dengan beberapa catatan,” kata anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto, Senin (14/8/2023).
Apalagi, lanjutnya, saat elnino memang menyebabkan penurunan produksi gabah dan beras dalam negeri sehingga harus dilakukan impor guna memenuhi kebutuhan stok cadangan beras pemerintah atau CBP.
Meski masih memberikan toleransi atas impor beras tersebut, namun Subianto berharap ke depan tidak terus-menerus melakukan impor beras. “Tahun 1984 kita pernah swasembada beras. Dan pemerintah harus bisa mengembalikan posisi tersebut dalam swasembada beras,” kata Subianto pria asli Kediri ini.
Ia juga menyadari keputusan pemerintah dalam impor beras dikarenakan situasi negara lagi menghadapi cuaca ekstrem elnino. “Namun, pemerintah ke depan tidak terus menerus melakukan impor, karena ini jelas akan menguras devisa negara. Saya berharap secara bertahap pemerintah harus memprogramkan swasembada pangan,” kata dia.
Keputusan pemerintah dalam impor beras, lanjut Subianto, memiliki konsekuensi logis diantaranya subsidi terhadap petani harus ditingkatkan. Jangan sebaliknya, seperti saat ini pupuk subsidinya dikurangi sehingga sulit untuk didapat petani.
“Di musim kemarau, saat ini yang tidak kalah penting pasca panen, petani harus dijamin dan dilindungi negara agar NTP (Nilai Tukar Petani) tetap terjaga dengan baik,” ujarnya.
Politisi asal Fraksi Demokrat Jatim ini menambahkan, jika kebijakan tersebut terlaksana, tentunya harapan masyarakat petani adalah Rabi Gabah (Rabuk Bibit Garapan Banyu Hama) di Indonesia harus tetap terjaga.
Seperti diketahui, pemerintah akan membuka opsi impor beras lagi dalam menghadapi fenomena Elnino atau kemarau ekstrem. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam menghadapi Elnino.
“Terkait dengan Elnino kita sudah ratas dengan Presiden, kita kehendaki agar stok beras (CBP) jelang akhir tahun harus bisa di atas 2,2 juta ton,” ujarnya.
Hal serupa juga dibeberkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy di Jakarta. Menurutnya pemerintah akan memastikan ketersediaan beras tercukupi. “Ada 1,3 juta beras ton yang disiapkan untuk menghadapi Elnino,” kata Muhadjir dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK.
Selain menyediakan pasokan 1,3 juta ton beras dari dalam negeri, pemerintah juga berencana untuk melakukan impor. (jnr, fan)