SURABAYA (global-news.co.id) – Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, mengoptimalkan pengadaan barang/jasa senilai Rp4 triliun untuk kebutuhan infrastruktur, percepatan penurunan angka stunting, serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui program padat karya.
“Prioritas untuk padat karya, yakni bagaimana warga Surabaya bisa memenuhi kebutuhan dasar melalui program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dari Pemkot Surabaya. Contohnya, pembuatan paving atau menjahit seragam sekolah,” kata Walikota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/6/2023).
Atas pencapaiannya itu, Pemkot Surabaya meraih peringkat pertama sebagai Kota dengan Transaksi Terbanyak dalam Pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Katalog Lokal dengan total transaksi Rp365,55 miliar.
Penghargaan tersebut diberikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Surabaya Ikhsan mewakili Eri Cahyadi dalam kegiatan Penyerahan E-Purchasing Award 2023 Provinsi Jawa Timur belum lama ini.
Cak Eri panggilan akrabnya, menyampaikan, bahwa Pemkot Surabaya memaksimalkan seluruh belanja APBD Surabaya untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta produk dalam negeri (PDN).
“Kalau kami sudah melakukan itu, maka secara otomatis akan menaikkan UMKM dan menaikkan kesejahteraan warga Surabaya. Tahun ini saya menargetkan Rp4 triliun lebih untuk kepentingan warga Surabaya, salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran,” katanya.
Belanja APBD Surabaya untuk sektor UMKM serta PDN sebagai yang terbesar di antara kota-kota di Indonesia.
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per 25 November 2022, belanja APBD Surabaya untuk UMKM sebesar Rp1,2 triliun. Sementara belanja untuk PDN tercatat mencapai Rp1,7 triliun.
Sampai dengan Desember 2022, belanja APBD Surabaya untuk UMKM mencapai Rp2,24 triliun, sedangkan untuk PDN mencapai Rp3,83 triliun.
Pada 15 Maret 2023, Kota Surabaya menerima penghargaan sebagai Juara Kedua Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) atas optimalisasi Program P3DN.
Pada 2023, APBD Surabaya mengalokasikan belanja sebesar Rp4,02 triliun untuk UMKM, sedangkan untuk PDN dialokasikan sebesar Rp4,98 triliun.
Optimalisasi belanja untuk UMKM dan PDN ini, lanjut dia, ditempuh sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yakni APBD harus didedikasikan untuk rakyat. “Ya, ini semua soal keberpihakan terhadap ekonomi rakyat,” ujar Cak Eri. (pur)