MADIUN (global-news.co.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024, bertempat di Hotel Aston, pada Senin (13/2/2023).
Pemkot Madiun melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Madiun, mengundang beberapa narasumber. Hadir dalam acara itu antara lain Walikota Madiun, H Maidi.
Dalam kesempatan itu Walikota Madiun, H Maidi menegaskan, tahun 2024, semua pembangunan fokus pada peningkatan ekonomi. Itu yang menjadi skala prioritas. Semua infrastruktur harus mendukung peningkatan ekonomi. Semua kebijakan non infrastruktur juga harus berhubungan dengan ekonomi.
” Dengan kondisi itu, manakala Kota Madiun ekonominya baik, pasti jadi yang terbaik.” tegas Walikota Madiun.
Menurutnya, yang menjadi skala prioritas tahun 2024 di antaranya membangun Pahlawan Bisnis Center dan pengadaan bus wisata.
“Karena armada ini akan mendatangkan banyak orang, yang kemudian berbelanja di Kota Madiun,” ujarnya.
Lebih lanjut, menyempurnakan tempat tempat wisata yang dikagumi banyak orang. Artinya, tidak ada pembangunan yang menghambat ekonomi. Karena semua harus mendongkak perekonomian.
Multi player efeknya harus berdampak pada pembangunan ekonomi. Untuk tahun ini, anggaran infrastruktur Kota Madiun hampir dua miliar rupiah. Hal ini untuk pavingisasi dan lampu.
” Karena kalau lampu terang, gerakan ekonomi waktunya panjang. Minimal Kota Madiun dapat ‘hidup’ 18 jam,” lanjutnya.
Selain itu, penguatan penerapan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis Smart City. Namun hal ini prioritas lain, yakni peningkatan pelayanan publik berbasis digital atau IT. Juga, peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN, akselerasi pembentukan zona integritas pada pelayanan publik, dan peningkatan kemandirian ekonomi yang Inklusif.
” Hal ini untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.” katanya.
Selain itu, Pemkot Madiun juga akan melakukan penguatan pengelolaan lapak, pelatihan pemasaran dan transaksi digital UMKM, percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka, penyiapan pasar hasil produksi UMKM melalui Lapak Kelurahan, kebijakan penggunaan produksi lokal hasil UMKM, subsidi komponen upah tenaga kerja untuk mengurangi biaya produksi (asuransi ketenagakerjaan dan jaminan hari tua) serta pemberdayaan masyarakat melalui proyek padat karya dan swakelola dengan Pokmas.
” Prioritas lainnya adalah percepatan kualitas hidup masyarakat melalui inklusivitas sosial. Termasuk percepatan peningkatan pertumbuhan IPM Kota Madiun.” pungkasnya (Her)