PAMEKASAN (global-news.co.id) –Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pamekasan mulai sejak program ini digelar hingga akhir tahun 2022 lalu telah menyelesaikan sebanyak 4.144 unit rumah. Jumlah itu akan bertambah karena pada tahun 2023 ini ada penambahan sebanyak 440 unit.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pamekasan Muharram mengatakan sumberdana yang dipakai untuk program perbaikan RTLH ini ada yang berasal dari Dana Aggaran Khusus (DAK), Anggaran Pendapan Belanja Daerah (APBD) dan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Untuk yang dari DAK telah bisa menyelesaikan atau merealisasikan sebanyak 1.098 unit rumah tak layak huni menjadi layak huni, dari sumber dana APBD sebanyak 1.984 unit dan dana APBN jumlahnya sebanyak 1.062 unit. Jumlah totalnya hingga akhir tahun 2022 menjadi 4.144 unit,” ungkapnya, Rabu (1/2/2023).
“Nah pada tahun anggaran 2023 ini akan ditambah lagi sebanyak 440 unit hanya dari sumber APBD, karena dari DAK tidak ada. Sehingga hingga akhir tahun 2023 nanti, jumlah totalnya akan menjadi 4.564 unit rumah yang asalnya tidak layak huni menjadi layak huni,” imbuhnya.
Program perbaikan RTLH ini, kata Muharram, adalah program bantuan stimulan, sasarannya warga yang rumahnya tidak layak huni. Stimulan maksudnya dana bantuan pemerintah sebagai bantuan, namun warga harus juga menyediakan dana sendiri dalam rangka memenuhi kekurangan untuk perbaikan rumahnya.
Muharram mengatakan nominal bantuan pemerintah dalam program ini Rp 17,5 juta, dengan rincian Rp 15 juta untuk bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk ongkos tukang. Kekurangan untuk kebutuan selanjutnya harus ditanggung pemilik rumah sendiri.
“Bantuan ini adalah stimulan, artinya dana Rp 17,5 juta itu untuk memperbaiki rumah menjadi ideal tentunya butuh swadaya, tambahan dari pemilik rumah, sehingga nanti menjadi seperti rumah yang layak huni, nah itulah namanya stimulan, ” terangnya.
Muharram mengaku program ini benar benar sangat dibutuhkan masyarakat. Dari data usulan masyarakat yang diterimanya, tahun ini saja jumlah usulan yang masuk mencapai 8.240 rumah masyarakat yang tak layak huni.
Namun setelah dilakukan verifikasi, kata Muharram, dari jumlah 8000 lebih usulan tersebut, yang memenuhi syarat untuk menerima program ini ternyata memang sangat banyak. Namun sesuai dengan kemampuan dana daerah, maka pada tahun anggaran 2023 ini APBD Pamekasan menyediakan untuk 440 unit rumah. (mas)