PAMEKASAN (global-news.co.id) –Pasca launching 7 Januari 2023 lalu, Dinas Kesehatan Pamekasan tiap minggu melakukan evaluasi pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Tujuannya memastikan pelaksanaan kesehatan gratis itu sesuai ketentuan dan benar-benar membantu masyarakat.
“Kami turun tiap minggu. Sekiranya ada yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kami turun kebawah ini mulai dari alur kenyataan dibawah itu benar atau tidak, cukup pakai KTP, atau masih ada yang berbayar,” kata Amir Hamdani, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Pamekasan saat mendampingi Kadinkes Dr Saifuddin, Rabu (25/1/2023).
Dalam minggu pertama evaluasi, kata Amir, sempat ditemukan ada kesalahfahaman seolaholah pendaftaran dan pelayanan harus di Rumah Sakit atau Puskemas. Padahal pelayanan bisa dilakukan diseluruh jejaring yakni di Rumah Sakit, Puskesmas, Puskemas Pembantu hingga Polindes di desa.
“Jaringan itu, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes. Misalnya pasien ke bidan ke Polindes, ternyata warga belum terdaftar sebagai UHC atau BPJS, jadi diminta NIK nya dikirim ke tim di Puskesmas agar diaktifkan sehingga dilayani tetap gratis,” jelasnya.
Yang tak terduga, kata Amir, selama evaluasi ditemukan banyak peserta tambahan. Sejak tanggal 7 Januari lalu hingga sekarang mencapai 4.229 NIK atau warga yang diproses didaftarkan dan langsung masuk dalam pelayanan UHC.
“Setiap ada orang yang mau berobat kita cek apakah itu sudah terdaftar di UHC atau belum, kalau belum kita masukkan. Yang belum masuk itu sampai tanggal 25 itu berjumlah 4.229 yang masuk, semua itu juga tetap dilayani,” terangnya.
Dari jumlah 4.229 NIK itu, kata Amir, yang langsung berhasil diproses sebanyak 3.886. Sementara sebanyak 363 sempat ada kendala. Dinkes lalu berkoordinasi dengan Disdukcapil. Setelah diproses, selesai, baru bisa aktif. Dia memastikan akan ada penyelesaian untuk tetap bisa diterima menjadi peserta UHC.
“Kenapa banyak tambahan ? karena dalam system di BPJS jika ada satu anggota keluarga yang sakit, maka anggota keluarga lainnya otomatis masuk semua menjadi anggota UHC tersebut. Tapi alhamdulillah semuanya bisa teratasi tak ada masalah,” terangnya.
Amir menegaskan tempat pelayanan yang disediakan untuk program UHC ini antara lain tiga rumah sakit pemerintah, yakni RSUD Pamekasan, RSUD Waru dan RS Moh Noer. Dua rumah sakit swasta yakni RS Larasati dan RS Kusuma. Seluruh Puskesmas bersama jejaringnya yakni Puskesmas Pembantu dan Polindes se Pamekasan.
Terkait dengan anggaran, Amir mengatakan anggaran yang tersedia awalnya adalah untuk melayani 95,29 persen warga Pamekasan yang terdaftar sebelumnya dengan nominal dana sekitar Rp 73 miliar. Dengan adanya tambahan 4.229 NIK, maka kekurangannya akan diselesaikan melalui PAK.
Amir juga mengungkapkan adanya sekitar 20 orang warga ber KTP luar Pamekasan yang minta pelayanan di Pamekasan. Atas hal itu pihak Dinkes Pamekasan menghubungi pihak BPJS untuk diaktifkan melaui daerah asal warga tersebut, dan bisa dilayani di Pamekasan.
Selain itu Pemkab Pamekasan juga akan mempermudah bagi warga Pamekasan yang sakit di luar Pamekasan. Mereka akan mendapatkan pelayanan, dan pembayarannya akan ditanggung Pemkab Pamekasan. Hingga kini telah lima warga Pamekasan yang dilayani di luar Pamekasan. (mas)