SURABAYA (global-news.co.id) – Komisi D DPRD Jatim meminta Pemerintah Provinsi menambah anggaran untuk tiga OPD yang menjadi mitra Komisi yang membidangi infrastruktur atau pekerjaan umum, yakni Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air Pemprov Jatim.
Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, M. Ashari, tambahan ini cukup beralasan mengingat saat ini banyak terjadi beberapa bencana yang ada di Jatim, yang ini perlu penambahan anggaran untuk tiga OPD tersebut di tahun 2023 mendatang. “Khususnya di dinas Sumber Daya Air, banyaknya banjir bandang akibat cuaca ektrem banyak beberapa sungai dan jembatan yang alami kerusakan sehingga perlu pembenahan,” ujarnya saat penyampaian Laporan Komisi terkait RAPBD Jatim 2023, Kamis (3/11/22)
“Pembenahan ini tidak hanya jembatan yang rusak tapi juga aliran sungai yang perlu ada perbaikan,” lanjutnya.
Politisi Fraksi Nasdem ini, melanjutkan, tambahan anggaran ini diperlukan pula agar di tahun 2023 banyaknya jalan provinsi yang rusak akibat bencana dan jembatan yang tidak layak pakai lagi bisa diperbaiki di tahun 2023.
Sehingga tahun 2023 semua kerusakan jembatan dan jalan serta aliran sungai yang dangkal akibat bencana banjir yang banyak terjadi tahun 2022 bisa segera diperbaiki. “Ya kita berharap agar ada tambahan 50 persen untuk tiga OPD tersebut di anggaran APBD Jatim 2023 dari anggaran yang dipatok saat ini,” pintanya.
Selain permintaan tambahan anggaran, pihaknya juga meminta agar Pemerintah Provinsi melalui Dishub Jatim melakukan evaluasi mendalam terkait rencana pembukaan koridor dua trans Jatim Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto dan Surabaya-Sidoarjo-Gresik-Lamongan.
“Memang kita akui trans Jatim koridor satu Sidoarjo Surabaya Gresik memang cukup menggembirakan perkembangannya. Namun kita berharap ada kajian yang mendalam agar rencana trans Jatim koridor dua tidak mubazir dan membuat protes angkutan umum yang ada,” ujarnya.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak usai paripurna, mengatakan, pihaknya menerima semua masukan termasuk dari DPRD Jawa Timur dan menjadi bagian untuk menyempurnakan. “Perlu proses komunikasi guna menyamakannya di mana Pemprov dan DPRD Jawa Timur sama-sama pro-rakyat,” jelasnya.
Mantan Bupati Trenggalek itu, menambahkan, untuk pos anggaran APBD tahun 2023, pihaknya memastikan pelayanan publik tersedia dengan baik. “Semua penting sekali termasuk perbaikan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur,” kata dia. (jnr, ins)