Global-News.co.id
Metro Raya Politik Utama

Pemekaran Kampung Padat Penduduk, Pemkot Surabaya Diminta Menjembatani

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni

SURABAYA (global-news.co.id) – Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat menjembatani pemekaran wilayah di perkampungan padat penduduk, salah satunya di Medokan Ayu, Rungkut.

“Daerah Medokan Ayu dengan terus meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim maka pemekaran RT adalah sebuah keniscayaan,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni, Selasa (22/11/2022).

Pihaknya berharap Pemkot dalam hal ini lurah dan camat bisa menjembatani persoalan ini dengan baik mengingat pemekaran tersebut sudah berdasarkan prosedur hukum dan kesepakatan tokoh masyarakat.

Menurut dia, alasan anggaran insentif RT dan RW dalam APBD Surabaya 2023 yang sudah telanjur digedok bukan merupakan alasan absolut untuk membatalkan pemekaran tersebut, tinggal bagian pemerintahan berkonsultasi dengan kejaksaan selaku jaksa pengacara negara untuk meminta pendapat hukum atas peristiwa hukum ini.

Cak Toni, sapaan akrabnya, mengatakan, ketidakmampuan camat dan lurah dalam menyelesaikan persoalan ini sama halnya dengan menyodorkan persoalan di meja Walikota Surabaya. Budaya kerja birokrasi seperti itu tentunya tidak diharapkan oleh Walikota, mengingat sudah mendelegasikan hal-hal seperti ini agar bisa selesai maksimal di tingkat camat.

Pemekaran RT, lanjut dia, sangat diharapkan oleh masyarakat sekitar guna efektivitas kerja-kerja pelayanan RT terhadap warganya.

“Untuk itu, saya berharap persoalan yang dialami warga ini dapat diselesaikan oleh lurah dan camat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sehingga tidak mengganggu tahapan pemilihan ketua RT, RW, dan LPMK secara serentak yang sudah berjalan,” kata dia.

Sekretaris RW 15 Medokan Ayu Mikhael Markus mengharapkan Perwali 112 Tahun 2022 tentang Pembentukan RT/RW/LPMK bisa dipahami minimal di tingkat lurah dan camat. Hal ini menyusul wilayahnya di Perum Griya Amerta tidak bisa melakukan pemekaran RT dengan alasan anggaran untuk honor ketua RT.

“Selama ini para ketua RT di Surabaya ini tidak pernah mendengar tentang ketua RT yang dicalonkan bersedia karena demi honor. Justru sulit mencari ketua RT yang bersedia dicalonkan menjadi ketua RT karena jabatan ketua ini adalah sosial,” kata dia. (pur)

baca juga :

Cak Eri: Surabaya Vaganza Ajang Unjuk Keberagaman dan Keguyuban

Diikuti AJS, FIK Unitomo Gelar UKW Angkatan Keempat

Redaksi Global News

Perusahaan Anak BNI Tumbuh Positif Seiring dengan Program Transformasi

Redaksi Global News