SURABAYA (global-news.co.id) – Inflasi yang melanda berbagai daerah di Indonesia, membuat Walikota Surabaya Eri Cahyadi memiliki strategi atau langkah taktis untuk menghadang inflasi di Kota Pahlawan.
Dari sekian banyak jurus yang telah diterapkan di Surabaya, ternyata salah satunya sama persis dengan arahan Presiden Joko Widodo, yaitu intervensi pemerintah daerah dalam hal ongkos transportasi dari tempat produksi menuju pasar.
Walikota Eri menjelaskan, beberapa waktu lalu, dia sudah meminta jajaran direksi PD Pasar Surya untuk bekerjasama dengan daerah lain dalam rangka menghadang inflasi dan menstabilkan harga di pasaran. Salah satu kerjasama dengan daerah lain itu bisa berupa barang yang dibutuhkan Surabaya diambilkan dari daerah lain.
“Misalnya kalau di Surabaya telur naik, maka kita bisa ambil telur langsung di Blitar, langsung kepada peternaknya. Nah, supaya harganya tidak tinggi ketika dijual di Surabaya, maka tugas pemerintah adalah memberikan intervensi di ongkos transportasinya, kita siapkan ongkos transportasinya, sehingga ketika dijual di Surabaya harganya tetap rendah,” kata Walikota Eri seusai menghadiri pelantikan Hipmi Surabaya di Graha Sawunggaling, Sabtu (1/10/2022).
Ia juga tak menyangka apa yang sudah dilakukan di Surabaya itu sama persis dengan arahan Presiden Jokowi kemarin. Meski begitu, ia hanya bisa berharap semoga berbagai langkah yang dilakukan Pemkot Surabaya ini bisa menggerakkan perekonomian Surabaya.
“Sehingga kita bisa lebih siap menghadapi tahun 2023. Apalagi, apa yang dilakukan Surabaya itu sudah sama persis, plek dengan arahan Presiden Jokowi, karena ini arahan Pak Presiden, ya kita sudah jalan duluan, sudah kita lakukan di Surabaya,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan tinggi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Kamis, 29 September 2022.
Salah satu arahan presiden adalah meminta semua kementerian, lembaga, hingga kepala daerah kompak tangani inflasi. Bahkan, salah satu caranya Presiden menyebutkan pemerintah daerah tidak perlu ragu menggunakan dana transfer umum dan belanja tidak terduga dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutup ongkos transportasi dari tempat produksi menuju pasar.
Bahkan, Presiden memberikan contoh, jika telur banyak di Bogor, Blitar, dan Purwodadi, maka pedagang di Palembang yang harga telurnya naik didorong untuk membelinya dari tiga daerah tadi.
“Biarkan pedagang atau distributor itu beli di Bogor, tapi ongkos angkutnya ditutup oleh APBD provinsi, kabupaten, maupun kota. Misalnya, ini misalnya, berapa sih ongkos truk dari Bogor ke Palembang? Saya cek kurang lebih Rp10 juta. Mungkin ini setelah penyesuaian BBM jadi Rp12 juta, Rp10 sampai Rp12 juta,” kata Presiden dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretaris Presiden RI di www.setneg.go.id.
Presiden meyakini jika semua pihak bekerja secara detail, produksi komoditasnya didorong, dan transportasinya ditutup dari APBD, maka inflasi akan lebih mudah untuk dikendalikan. (pur)