SURABAYA (global-news.co.id) – Komisi B DPRD Kota Surabaya mempertanyakan rencana relokasi pedagang Pasar Krempyeng di RW 3 Kutisari ke Pasar Rakyat di kawasan Kutisari Indah Utara, Kota Pahlawan, Jatim, yang tak kunjung terealisasi.
“Ini sudah sebulan lebih dari rencana awal, tapi sampai saat ini belum terlaksana,” kata Sekretaris Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya Mahfudz, Kamis (1/9/2022).
Menurut dia, pihaknya sudah menghubungi Camat Tenggilis Mejoyo dan didapatkan informasi bahwa pihak kecamatan masih melakukan proses verifikasi pedagang yang akan masuk ke pasar rakyat tersebut.
“Tapi ini proses verifikasinya kok lama. Harus membutuhkan waktu sebulan. Kesannya kok relokasi dibuat lama,” kata dia.
Mahfudz mengatakan relokasi pedagang pasar krempyeng juga bisa mengembalikan fungsi jalan yang selama ini hilang akibat adanya aktivitas pasar tersebut.
Selain menyebabkan hilangnya fungsi jalan, lanjut dia, keberadaan pasar krempyeng tersebut sangat mengganggu rumah-rumah yang ada di sepanjang jalan itu. “Apalagi sebagian lapak pedagang berdiri di atas saluran air,” kata dia.
Legislator PKB ini menegaskan, jika pihak kelurahan dan kecamatan tidak mampu merelokasi pedagang pasar krempyeng tersebut, maka sebaiknya minta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya.
Mahfudz menilai, pernyataan Walikota Surabaya Eri Cahyadi cukup tegas terkait dengan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas saluran air. Bahkan, kata dia, Walikota Eri mengimbau camat dan lurah gencarkan patroli rutin di tiap-tiap kelurahan guna mencegah PKL berjualan di atas saluran air.
Seperti halnya saluran air depan Sentra Digital Kuliner (SDK) Telkom Ketintang, Kampus Institut Teknologi Telkom Surabaya (ITTS), Walikota Eri menginginkan agar di wilayah tersebut tidak ada PKL yang berjualan. Jika itu dibiarkan, maka kasihan pedagang yang berjualan di SDK.
Kepala Bidang Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Devri Afrianto sebelumnya mengatakan, pasar yang dibangun oleh Pemkot sejak 5 tahun yang lalu ini sebenarnya memang dikhususkan untuk merelokasi para pedagang pasar krempyeng di RW 3 yang menempati jalan.
“Di pasar itu bisa menampung sekitar 150 pedagang. Desain awalnya memang untuk merelokasi pasar yang ada di RW 3 karena pasar tersebut menempati fungsi jalan. Jadi, kami memfasilitasi ini supaya bisa tetap menjaga mereka berjualan dan yang kedua mengembalikan fungsi kepentingan publik tersebut,” ujar dia.
Devri mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi tentang tidak adanya biaya dan membuka pendaftaran kepada para pedagang yang ingin berjualan hingga tujuh hari ke depan.
“Hingga saat ini baru enam pedagang yang mendaftar. Yang jelas tidak ada retribusi stan kemudian, biaya listrik, air hingga keamanan dan kebersihan semua masih ditanggung Pemkot,” kata dia. (pur)