Global-News.co.id
Kesehatan Madura Utama

RSUD Pamekasan Tunggu Petunjuk BPJS Kesehatan

Dr Mazhar, Plt Dirut RSUD dr Slamet Martodirjo Pamekasan.

PAMEKASAN (global-news.co.id) – Rumah sakit di Jatim sudah siap melaksanakan aturan baru BPJS Kesehatan namun belum diberlakukan karena masih belum ada petunjuk dari BPJS Kesehatan. Dr Mazhar, Plt Dirut RSUD dr Slamet Martodirjo (Smart) Pamekasan, mengatakan uji coba Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) sesuai aturan baru BPJS Kesehatan sudah sejak tahun 2021. KRIS sesuai aturan BPJS Kesehatan sudah disiapkan sejak lama.

“Awal tahun ini sudah selesai di mana KRIS ini merupakan kelas rumah sakit standar, rawat inap standar tanpa kelas, yang ada adalah standar A dan B. Ada beberpa parameter untuk KRIS ini salah satunya adalah dalam tiap ruangan wajib ada kamar mandi, dinding tidak boleh lembab, sekat itu harus sampai atas tidak boleh separo dan ada AC,” katanya kepada Global News Rabu (6/7/2022).

RSUD Smart sudah melakukan semua standar KRIS tetapi penerapan KRIS sesuai informasi baru awal tahun 2023. Sekarang RSUD Smart kondisi rawat inap sudah KRIS, tapi untuk implementasi layanan BPJS dan umum masih mengacu aturan lama karena standar aturan yang KRIS belum ada dari BPJS.

“Belum ada informasi atau petunjuk. Jadi masih menggunakan sistem kelas. Di sini sudah siap. Karena memang infonya 2023, tapi ruangan kita sudah KRIS. Artinya untuk pasien enak, pasien seneng. Tapi sistem kelas masih diberlakukan, karena belum adanya petunjuk baru dari pusat. Yang penting rumah sakit sudah mempersiapkan dan nyaman untuk pasien. Ini KRIS tapi modif jadi kelas, karena regulasinya masih belum jelas. Kenapa kita siapkan awal? Karena ini butuh persiapan khusus merombak rawat inap yang tadinya sesuai dengan parameter, semuanya itu perlu waktu lama. Makanya sejak tahun 2021 kemarin kita sudah siapkan itu. Hanya dari kementerian belum ada petunjuk terkait dangan kapan memulai KRIS sesuai dengan ketentuan baru dari BPJS. Kepada masyarakat atau keluarga pasien sudah mulai disosialisasikan tentang akan adanya regulasi baru BPJS atau sistem KRIS nanti. Cuma kita sampaikan kalau dirawat inap itu nanti ada perubahan untuk persiapan KRIS, tahap demi tahap. Yang intinya tetap menguntungkan bagi pasien atau masyarakat karena pelayanan nanti akan standar sama semuanya,” katanya.

Sementara itu daftar iuran BPJS Kesehatan berlaku per 6 Juli 2022 sebelum benar-benar menghapuskan kelas 1, 2, dan 3. Dikabarkan juga kalau iuran BPJS Kesehatan nantinya akan disesuaikan dengan besaran gaji peserta.

Namun, kini iuran BPJS Kesehatan masih mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, bahwa besaran iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN.

Daftar iuran terbaru BPJS Kesehatan per 6 Juli 2022 itu Kelas 1 sebesar Rp150.000 per orang per bulan. Kelas 2 sebesar Rp100.000 per orang per bulan. Kelas 3 sebesar Rp35.000 per orang per bulan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan masih banyak masyarakat yang berat membayar iuran BPJS dengan berbagai alasan.

“Kalau beli rokok, Rp150 ribu sebulan masih oke, nah tapi kalau bayar iuran BPJS Kesehatan Rp42 ribu merasa berat,” ujar Ghufron dalam acara public expose pengelolan program dan keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2021, di Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Dia menyebut banyak masyarakat yang mengeluhkan lupa membayar iuran BPJS Kesehatan. Tapi, ketika membutuhkan pertolongan cepat mengalami kesulitan dalam proses pengurusan.

“Tiap hari saya menerima keluhan masyarakat, rata-rata lupa bayar. Pada saat sakit atau kecelakaan tiba-tiba butuh cepat, mereka kesulitan urus-urusnya,” pungkasnya.  (mas/okz)

baca juga :

Mudik Gratis, Pemkab Sumenep Siapkan Empat Kapal

Redaksi Global News

Rijalul Ansor Jatim Gelar Rakerwil, Ini Programnya

nasir nasir

Mendarat di Juanda, Khofifah Pimpin Rapat Tanggap Bencana

Redaksi Global News