Global-News.co.id
Ekonomi Bisnis Kesehatan Utama

Jalin Kolaborasi, Dirwasrikhal BPJS Kesehatan Kunjungi Polda Jatim

Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo berdialog dengan Dirwasrikhal BPJS Kesehatan Mundiharno dalam kunjungannya ke Kantor Polda Jatim.

SURABAYA (global-news.co.id)  – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Jatim  Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo menyambut baik kedatangan Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga (Dirwasrikhal) BPJS Kesehatan Mundiharno dalam kunjungannya Ke Kantor Polda Jatim, Kamis (28/7/2022).

Ia menjabarkan bahwa saat ini tanggung jawab anggota kepolisian sangat besar ketika menjalankan tugas dan melayani masyarakat. Kondisi ini membuat anggota kepolisian sangat rentan tertimpa masalah kesehatan karena tuntutan pekerjaan. Hal inilah yang membuatnya mengapresiasi program jaminan kesehatan sehingga jajarannya mampu bekerja dengan tenang.

“Kami sangat bangga dan berterimakasih Pak Direktur dapat hadir di sini. Mudah-mudahan ini dapat menjadi hal yang positif bagi Polda Jatim. Semoga dengan kunjungan dari Direktur BPJS Kesehatan bisa menghadirkan sesuatu bagi Polda dan masyarakat Jatim,” ucapnya seperti dikutip dari siaran resmi, Jumat (29/7/2022).

Sementara, Mundiharno menjelaskan bila kunjungannya kali ini juga membahas terkait dengan tindak lanjut dan pelaksanaan atas Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Menurutnya peran Kepolisian dalam penerapan Inpres ini cukup besar terutama untuk mendongkrak jumlah kepesertaan masyarakat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Karena program Jaminan Kesehatan menjadi program prioritas Presiden, tiap tiga bulan kami menyampaikan laporan progress penerapan Inpres ini ke Kantor Staf Presiden. Melalui Inpres ini Presiden menginginkan agar BPJS Kesehatan dan Lembaga serta Kementerian lainnya ikut memastikan seluruh penduduk Indonesia jadi peserta JKN,” tambah Mundiharno.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum melaksanakan kepatuhan pembayaran iuran Program JKN, Mundiharno mengharapkan kerjasama kepolisian untuk membantu BPJS Kesehatan menggunakan pendekatan restorative justice.

Pendekatan tersebut menitikberatkan pada kondisi terciptanya win-win solution. Pemberi kerja yang terindikasi tidak patuh dalam pembayaran iuran, akan dilakukan pemanggilan dan dimediasi untuk penyelesaian kewajibannya.

“Polda yang sudah menjalankan kebijakan tersebut memberikan dampak peningkatan kepatuhan Badan Usaha. Untuk mencapai ini dukungan dari seluruh jajaran polri sangat diharapkan. Pulau Jawa yang penduduk dan pekerja sektor formalnya banyak adalah yang menjadi prioritas dari program restorative justice ini,” ujar Mundiharno. (tis)

baca juga :

Naik Turunnya Kurva Penderita COVID-19 di Jatim Akibat Masyarakat Kurang Memahami Social Distancing

Redaksi Global News

Jelang Lawan Borneo FC, Macan Putih Kehilangan Satu Pemain Asing

Redaksi Global News

Serap 3.200 Naker, Program Rutilahu di Surabaya