SURABAYA (global-news.co.id) – Warga Kota Surabaya, Jawa Timur, bisa mencurahkan isi hati atau curhat dengan para pejabat di lingkungan pemerintah kota setempat mulai dari kepala perangkat daerah, camat hingga lurah, mulai Jumat (24/6/2022) besok.
“Jadi, mulai Jumat (24/6) besok, lurah, camat dan kepala PD membuka ruangannya untuk bertemu warga secara langsung. Warga bisa bertanya kepada lurah, camat, dan kepala PD jika ada permasalahan yang belum tertangani,” kata Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Kamis.
Eri sudah menerbitkan Surat Perintah Nomor 800/ 10618/ 436.8.4/ 2022 tertanggal 22 Juni 2022 berupa instruksi kepada seluruh kepala PD, camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar membuka komunikasi langsung dengan warga di masing-masing unit kerja.
Walikota Eri mengatakan setiap Jumat mulai pukul 13.00 hingga 16.00 WIB, kepala PD, camat dan lurah wajib membuka ruangannya untuk warga. Pada hari itu, warga bisa memanfaatkan untuk bertemu langsung dan menyampaikan permasalahan atau keluhannya.
Sedangkan pada Sabtu, warga bisa menyampaikan permasalahan dengan bertemu Walikota Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Namun begitu, kata Eri, setiap permasalahan warga itu diharapkannya tidak langsung disampaikan kepada walikota.
“Harapan saya setiap permasalahan yang ada jangan langsung ke walikota. Sampaikan dulu ke lurah, camat dan kepala dinas. Kepanjangan tangan Pemkot Surabaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat ada di lurah, camat dan kepala dinas,” ujar dia.
Ketika dalam kurun waktu satu minggu permasalahan yang sudah disampaikan warga kepada lurah, camat dan kepala PD belum ada solusi atau tertangani maka bisa dilanjutkan ke walikota. Melalui cara dan jenjang seperti itu, warga diharapkan turut serta memberikan penilaian kinerja pejabat tersebut.
Walikota yang akrab disapa Cak Eri itu menginginkan supaya warga terlibat dalam pengawasan langsung kinerja pejabat Pemkot Surabaya. Oleh sebab itu, sebelum bertemu dengan walikota, warga diharapkannya menyampaikan permasalahan dahulu kepada lurah, camat dan kepala PD terkait.
“Insyaallah dengan pengawasan secara langsung, itu mesti ada tindak lanjutnya. Kalau tidak ada tindak lanjutnya berarti kemampuan lurah, camat, kepala PD tidak untuk kepentingan umat. Berarti harus ada evaluasi,” kata dia. (pur)