SURABAYA (global-news.co.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memaksimalkan kualitas sekolah swasta, baik jenjang SD maupun SMP agar setara dengan sekolah negeri melalui penyediaan kebutuhan pendidikan yang layak dan terjangkau bagi anak-anak di Kota Pahlawan, Jatim.
Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Rabu (15/6), mengatakan, masih terdapat wali murid atau orangtua siswa yang khawatir jika anak-anak mereka tidak bisa diterima di SMP Negeri, mengingat saat ini adalah masa Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022.
“Kekhawatiran itu mengenai jumlah SMP Negeri di Surabaya yang tidak bisa menampung banyaknya peserta didik,” kata dia.
Menurut Eri, SMP Negeri memang terbatas jumlahnya, tidak mungkin semua anak bisa masuk. Maka, Eri menyampaikan, bahwa SMP Negeri maupun Swasta tidak berbeda dan memiliki kualitas yang sama.
Untuk itu, kata dia, Pemkot Surabaya terus berupaya memaksimalkan kualitas SMP Swasta, agar setara dengan SMP Negeri di Kota Pahlawan.
Dia mencontohkan, seperti kebutuhan laboratorium, maka di SMP Swasta juga harus memiliki fasilitas yang sama.
“Yang harus dibuat adalah standar pelayanan minimal. Hal ini sudah kami koordinasikan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Negeri dan Swasta agar sekolah swasta bisa ditingkatkan kualitasnya dan kebutuhannya, sama dengan sekolah negeri,” ujar dia.
Dia menjelaskan, dalam masa pendidikan wajib sembilan tahun, semua anak-anak di Kota Surabaya harus mendapatkan pendidikan yang layak. Pemkot Surabaya juga terus berusaha memberikan intervensi untuk sekolah swasta, salah satunya adalah peningkatan sertifikasi guru.
“Sekarang sudah sama antara sekolah negeri dan swasta. Maka, kita juga harus sepakat, bahwa sekolah swasta yang baru berdiri jangan tiba-tiba meminta bantuan,” kata dia.
Eri mengatakan, Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya bersama MKKS negeri dan swasta, harus memprioritaskan sekolah swasta yang layak untuk menerima bantuan.
Sedangkan mengenai penambahan sekolah atau unit baru untuk SMP Negeri, kata dia, Pemkot Surabaya akan menghitung terlebih dahulu mengenai kebutuhan di masing-masing wilayah per kecamatan yakni, jumlah SD Negeri dan Swasta, serta SMP Negeri dan Swasta.
“Sebetulnya yang akan masuk SMP berapa, Itu bisa dilihat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) untuk 5 tahun kedepan. Setelah 5 tahun kedepan itulah kami bisa tau, perlukah menambah SMP atau tidak,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, apabila wali murid atau orangtua siswa mengalami kesulitan selama masa PPDB tahun 2022, bisa mendatangi SD dan SMP Negeri maupun Swasta terdekat di wilayahnya masing-masing. (pur)