Global-News.co.id
Gresik-Sidoarjo-Mojokerto Politik Utama

Pandangan Umum Fraksi DPRD Sidoarjo terhadap Pelaksanaan APBD TA 2021

SIDOARJO (global-news.co.id) – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo, rapat kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2022 tentang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang dipimpin  Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bambang Riyoko, telah dilaksanakan Selasa (21/6/2022).

Acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo dihadiri oleh Pj.  Sekda Kabupaten Sidoarjo, Forkopimda Kabupaten Sidoarjo dan anggota DPRD Kabupaten,  Camat se-Kabupaten Sidoarjo serta para undangan.

Dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi yang diwakili oleh fraksi PDI-P,  Achmad Sujalil menyampaikan, setelah mencermati nota  pertanggungjawaban pelaksanaan  anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 fraksi-fraksi masih melihat adanya hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan jawaban secara konkret antara lain: Kesatu, setelah mencermati silpa atas hasil audit pemeriksaan BPK, fraksi-fraksi melihat adanya potensi defisit yang cukup besar di tahun 2022 ini.

“Oleh karenanya fraksi kami memandang perlu adanya antisipasi dan upaya yang terukur serta terencana, enseplan guna mengatasi potensi defisit anggaran tersebut, mohon penjelasan saudara bupati,” katanya.

Kedua, fraksi-fraksi mengapresiasi beberapa OPD yang telah berhasil menyetorkan pendapatan juga sesuai dengan target yang ditentukan, akan tetapi setelah masa pandemi ini berlalu fraksi-fraksi melihat banyak potensi-potensi yang bisa dilakukan untuk lebih meningkatkan target pendapatan ke depan.

Ketiga, fraksi masih melihat banyak  penemuan adanya kekosongan jabatan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten dan tentunya hal ini akan mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Keempat, sesuai dengan amanat peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kearsipan bab 11 pasal 51 bahwa pembangunan depo arsip wajib dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah Perda tersebut disahkan, akan tetapi sampai saat ini belum terealisasi.

Kelima, menurut pengamatan fraksi, jumlah SLTP Negeri  yang ada di Kabupaten Sidoarjo tidak sebanding dengan jumlah Sekolah Dasar Negeri atau SD, hal itu mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses PPDB dari  tahun ke tahun.

“Oleh karenanya fraksi kami meminta agar pembangunan atau penambahan jumlah SMPN atau SLTPN agar cepat terealisasi guna meminimalisir berbagai permasalahan tersebut,” lanjutnya.

Keenam, dalam pemulihan percepatan perekonomian,  fraksi PDI-P, meminta kepada pemerintahan Sidoarjo untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan terkait pemulihan ekonomi khususnya sektor pariwisata. Hal ini mengingat pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Sidoarjo, salah satunya wisata kuliner. “Mohon bisa ditanggapi oleh bapak bupati Kabupaten Sidoarjo,”  ujarnya. (win)

baca juga :

Bupati Baddrut Tamam : ‘’Mencintai Nabi Muhammad Juga Akan Mencintai Indonesia”

gas

Kebakaran di Tegalsari, Pemkot Surabaya Bantu Korban

Redaksi Global News

29 April: Tambahan 16 Pasien Corona, Total di Jatim 871 Orang

Redaksi Global News