SURABAYA (global-news.co.id) – Pemerintah perlu segera mengoptimalkan potensi wisata yang berbasis pada objek wisata laut melalui Jembatan Suramadu. Optimalisasi wisata tersebut nantinya diharapkan dapat membuka lebar-lebar munculnya lapangan-lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, dan untuk masyarakat Madura pada umumnya.
Harapan ini mengemuka dalam acara halal bihalal masyarakat Madura yang diadakan oleh Ikatan Keluarga Madura (IKAMA), berlangsung di gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (15/5/2020).
“Paling tidak, objek wisata laut ini memiliki tiga hal penting yang bisa memancing ribuan wisatawan, yaitu tradisi mudik, toron dan jembatan Suramadu,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Madura (DPP IKAMA) H. Muhammad Rawi, dalam kata sambutannya di acara yang juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Terkait objek wisata laut, Rawi membandingkannya dengan potensi serupa di luar negeri, yang mana selalu menjadi magnet wisata yang luar biasa. Objek wisata laut berbasis jembatan Suramadu ini nanti bisa digabungkan dengan tradisi mudik atau toron, yaitu yang berlangsung mulai dari ldul Fitri hingga lebaran ketupat.
“Jika kemasan objek wisata laut yang diintegrasikan dengan tradisi toron dan mudik ini dikelola secara profesional sebagai agenda wisata tahunan, bisa menjadi ajang wisata seluruh dunia. Akhirnya juga bisa melahirkan banyak lapangan pekerjaan, ” katanya.
Untuk mewujudkan objek wisata laut tersebut, pemerintah menurutnya tentu tidak bisa sendirian, karena faktor anggaran yang terbatas. Karena itu, para pengusaha IKAMA siap untuk melakukan kerja sama dan sinergi.
“Kita bisa ikut investasi. Yang penting ada sikap politik yang jelas dari yang menjamin kenyamanan dan ketenangan kita sebagai pengusaha untuk berinvestasi, misalnya berhubungan dengan munculnya biaya diluar kemampuan. Padahal produksi belum jalan” katanya.
Kurangi Tindak Kriminalitas
Bagian terpenting dari optimalisasi wisata laut menurut Rawi, pada gilirannya adalah terbukanya lapangan-lapangan pekerjaan. Hal ini juga berkaitan dengan persepsi terjadinya
tindak kriminalitas dan pencurian sepeda motor (curanmor) yang selalu dikaitkan dengan orang Madura.
“Kami menemukan fakta bahwa mereka yang terjebak pada tindak kriminalitas tersebut, faktornya adalah soal kebutuhan ekonomi. Sementara tidak ada lapangan pekerjaan yang bisa mereka tekuni,” katanya.
Rawi menambahkan, IKAMA sendiri sebenarnya sudah melakukan pendekatan kepada para tokoh ulama setempat untuk mengatasi kondisi-kondisi tersebut. Untuk itu, ia berharap pemerintah segera menciptakan lapangan pekerjaan melalui optimalisasi potensi yang ada di Madura.
“Dalam kepentingan tersebut, kita dari IKAMA siap memback up dan bersinergi dengan pemerintah,” katanya.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintahan provinsi Jawa timur sebenarnya telah banyak melakukan pembukaan akses dan pembangunan infrastuktur yang menggerakkan perekonomian. Hanya saja, hal tersebut menurutnya memang jauh dari sorotan masyarakat Madura.
“Misalnya, masyarakat Madura di kepulauan kami bangunkan fasilitas dermaga, kapalnya baru lengkap dengan fasilitasnya. Sehingga mereka dapat nyeberang dengan nyaman. Diantara pelabuhan yang berhasil telah dibangun adalah Pelabuhan Dungkek di Sumenep,” katanya.
Infrastruktur lain yang saat ini menurutnya masih menjadi konsen pemerintah adalah
penyediaan sarana penerangan, khususnya di kawasan kepulauan.
“Pada bulan Juli mendatang, sebanyak 22 pulau akan terelektrifikasi, dengan teraliri jaringan listrik, harapannya fasilitas yang mereka dapatkan sama dengan di wilayah lain,” katanya.
Gubernur perempuan pertama Jatim itu juga menambahkan, halal bihalal tahun depan bisa diagendakan secara khusus pertemuan yang melibatkan para saudagar Madura yang ada di perantauan.
“Dengan demikian, nanti ada komitmen bersama untuk membangun di bidang perdagangan, industri, usaha dan lain sebagainya,” katanya. (Tamam Malaka)