SURABAYA (global-news.co.id) – Pembongkaran musala/Masjid Babussalam yang terletak di Jl Sulung No 65, Surabaya oleh pihak PT KAI Daop 8 Surabaya, mendapatkan perhatian serius dari Baktiono selaku Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya.
Dirinya sempat kaget mendengar kronologi sejarah dari berdirinya Musala Babussalam, yang sudah ada sejak tahun 1950 dan sudah berdiri 70 tahun lamanya, satu satunya tempat ibadah bagi warga sekitar.
Baktiono juga menyayangkan sikap arogansi petugas KAI saat melakukan eksekusi pembongkaran Musala/Masjid Babussalam, dengan cara menyeret dan mendorong salah satu pemuka agama H Juhri hingga terjungkal dan terjatuh.
“Jadi meskipun semisal lahan itu milik PT KAI, harusnya sebelum melakukan pembongkaran itu ada minimal ganti rugi atas bangunan musala itu,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya saat dihubungi melalui telepon selulernya (31/3).
Bahkan, Ketua Komisi C akan serius menanggapi adanya pembongkaran Musala Babussalam, dengan memanggil kedua belah pihak, untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Sementara itu H Satuham selaku ketua panitia pembangunan Musala/Masjid Babussalam juga menambahkan, musala ini adalah satu satunya tempat ibadah yang dimiliki warga Sulung.
“Padahal kami di sini membangun masjid berdasarkan adanya surat putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor 1278/Pdt.G/2019, lantas kami juga mengurus perubahan status dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal perubahan status Musala Babussalam menjadi Masjid Babussalam,” urainya di tengah-tengah sisa reruntuhan Musala Babussalam.
Satuham juga menambahkan semestinya kalau memang musala itu dibongkar harus ada gantinya terlebih dahulu. “Jika seperti ini di mana asas peri-kemanusiaannya, apalagi ini adalah tempat ibadah, masak kami tidak diberi kesempatan sama sekali,” imbuhnya.
Akibat pembongkaran yang dilakukan oleh PT KAI itu, banyak warga sekitar tidak bisa lagi untuk melaksanakan salat berjamaah bahkan anak-anak mereka kebingungan untuk mengaji. (pur)