Global-News.co.id
Metro Raya Politik Utama

Dewan Sesalkan Program Kesehatan Gratis Bagi Warga Surabaya Belum Terealisasi

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Zuhrotul Mar’ah

SURABAYA (global-news.co.id) –
Program kesehatan gratis yang hanya menunjukkan KTP untuk warga Kota Surabaya belum terealisasi. Hal itu dikatakan Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Zuhrotul Mar’ah.

Ia mengungkapkan hal tersebut terkait kasus Mohammad Eka Fachrudin, warga Tambak Asri Gading 8/15 Surabaya, yang dilarikan ke RS Soewandhi, setelah menjadi korban tawuran di kawasan Tambak Asri saat menjelang sahur, Minggu (3/4).

Kejadian tawuran tersebut tidak hanya membuat sedih keluarga korban. Melainkan juga menyisakan pilu, karena keluarga tidak mampu membayar biaya pengobatan di rumah sakit senilai Rp15 juta.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Zuhrotul Mar’ah, mengaku, dirinya mendapat telepon dari keluarga korban yang meminta bantuan, karena tidak mampu membayar biaya pengobatan ke RS Soewandhi.

“Tadi malam saya mendapat telepon dari keluarganya yang mengeluh, karena tidak bisa membayar tagihan rumah sakit karena BPJS-nya tidak bisa meng-cover untuk kasus kecelakaan, penganiayaan penjambretan dan kasus kriminal lainnya,” kata dia, Senin (4/4).

Menurut legislator dari PAN tersebut, orangtua korban yang berpenghasilan rendah itu meminjam uang dari tetangga sekitar Rp 4 juta untuk membayar tagihan rumah sakit.

“Sedangkan yang belum terbayarkan sekitar Rp 10 juta lebih. Pagi ini harusnya keluar dari rumah sakit, cuma harus membayar yang kurang tadi sekitar Rp 10 juta. Tapi karena sudah tidak punya uang sehingga atas bantuan teman-teman TKSK akhirnya pihak rumah sakit membolehkan pulang namun harus ada penjaminnya. Dan saya yang jadi penjaminnya,” ujar dia.

Zuhro mengatakan, kondisi ini membuktikan, jika program kesehatan gratis yang hanya menunjukkan KTP untuk warga Surabaya belum terealisasi. Sebab banyak warga mengeluh soal layanan kesehatan gratis yang katanya cukup membawa KTP.

“Kalau walikota sudah menjanjikan warganya tercover kesehatannya hanya dengan KTP saja, idealnya biaya kesehatan tidak hanya yang tercover di BPJS,” kata dia.

Lebih lanjut Zuhro mengatakan, pelayanan kesehatan harusnya universal untuk semuanya. “Nanti kalau saya ditagih oleh pihak rumah sakit, saya kembalikan dengan apa yang dijanjikan walikota,” ujarnya. (pur) 

baca juga :

Jelang Hari Bhayangkara Ke-76, Polresta Sidoarjo Lakukan Anjangsana

Walikota Eri Sebut ‘Surabaya Night Zoo’ Inovasi Yang Layak Diapresiasi

Arab Saudi Catat 1.147 Kasus Baru Corona, Makkah Tertinggi

Redaksi Global News