SURABAYA (global-news.co.id) – Pemkot Surabaya memberikan fasilitas perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), untuk 539 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tinggal di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih. Tujuannya adalah, memperjelas status kependudukan dan memudahkan Pemkot mengetahui tempat tinggal atau keluarga, serta hak-hak ODGJ sebagai warga negara Indonesia.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin, mengatakan, perekaman KTP-el ini bukan hanya untuk ODGJ, tetapi juga dilakukan kepada anak-anak yang tinggal di Liponsos Kalijudan. “Semua dilakukan perekaman KTP-el, yang di Keputih dan Kalijudan. Jadi direkam semua, artinya akan kelihatan datanya, mana yang penduduk Surabaya, mana yang dari luar Kota Surabaya,” kata Anna, Kamis (24/3).
Anna menjelaskan, setelah semua terekam dan diketahui asal ODGJ yang tinggal di Liponsos, maka Dinsos Surabaya akan berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk melakukan survei ke tempat tinggal asli atau ke keluarga yang bersangkutan. Setelah camat dan lurah selesai melakukan pendataan dan mengetahui kondisi keluarganya, ODGJ yang sudah sembuh akan dipulangkan ke rumah.
“Kalau keluarga siap akan kami kembalikan, jika tidak siap menerima, maka kami tidak memaksakan. Tapi kan paling tidak kita tahu, oh ternyata si A orang Surabaya, si B orang Pati dan sebagainya,” lanjut Anna.
Ia menyampaikan, selain ODGJ di Liponsos Keputih, juga dilakukan perekaman KTP-el kepada anak-anak yang ditampung Pemkot Surabaya di Liponsos Kalijudan. Dalam proses perekaman kartu identitas, Dinsos dibantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya secara bertahap.
Proses pembuatan KTP-el ini bukan berarti tanpa kendala, tentu ada beberapa hal yang menyulitkan petugas ketika mengarahkan ODGJ. Mulai dari proses foto, tanda tangan, hingga perekaman iris mata dan sidik jari, itu membutuhkan kesabaran.
“Jadi bergiliran, per hari bisa 30-90 orang. Pelaksanaannya harus ada pendamping, karena kan harus diarahkan. Misal diminta matanya melotot, agar terekam iris matanya, kadang ada yang tidak bisa tanda tangan. Nah itu diarahkan oleh pendampingnya,” paparnya.
Anna menambahkan, perekaman KTP-el ODGJ ini dimulai dari 17 sampai 23 Maret 2022. Dari 427 ODGJ yang tidak memiliki identitas, yang sudah melakukan perekaman KTP-el ada 282 dan yang belum saat ini ada 145 ODGJ. “Sementara itu, yang belum dicek biometrik, ada saat ini 112 orang,” imbuhnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk) Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji, mengatakan, layanan perekaman KTP-el ini sesuai dengan ketentuan Permendagri No 96 Tahun 2019. Pada peraturan itu, ODGJ termasuk penduduk rentan Adminduk yang wajib dilayani dengan cara jemput bola untuk direkam KTP-el.
Agus menjelaskan, jika nantinya para ODGJ yang sudah dibuatkan identitas sembuh dan tahu nama asli beserta alamat asalnya, maka akan dikembalikan ke identitas asli dan dibuatkan alamat sesuai tempat tinggal sebelumnya.
“Kalau belum sembuh, ya tetap pakai id KTP-el yang ada di Liponsos, kalau sudah sembuh maka nanti disesuaikan kembali dengan identitas sebelumnya. Karena kan kalau menerima bantuan harus ada id-nya sesuai dengan sistem yang ada di data base nasional dan Pemkot,” ujar Agus.
Intinya, imbuh Agus, para ODGJ itu terekam terlebih dahulu id-nya agar hak konstitusi sebagai warga negara dapat terpenuhi. “Kalau tidak punya NIK, nanti kan kasih nggak dapat bantuan, kasihan. Akhirnya diberikan fasilitas itu untuk memudahkan ODGJ ini,” kata dia. (pur)