PAMEKASAN (global-news.co.id) –Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Kamis (24/3/2022), menandatangani perjanjian kerjasama pemberian pendampingan hukum dengan Pemkab Pamekasan dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2022. Penandatanganan dilakukan Pendopo Ronggosukowati Pamekasan.
Penandatanganan dihadiri Bupati Pamekasan Baddrut Tamam bersama Sekdadakab Totok Hartono dan para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan. Sementara dari pihak Kejari dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Muhlis SH yang juga didampingi oleh sejumlah Kasi di lingkungan Kejari Pamekasan.
Ada delapan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan yang menandatangani perjanjian pendampingan tersebut. Sementara OPD lainnya tidak bisa hadir dan dijadwalkan juga akan menyusul membangun kerjasama pendampingan.
Penandatanganan diawali dari Bupati Pamekasan Baddrut Tamam bersama Kajari Pamekasan Muhlis SH. Lalu secara bergantian dilakukan oleh delapan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan bersama Kejari Pamekasan Muhlis SH.
Bupati Baddrut Tamam menjelaskan pendampingan hukum dalam pelaksanaan program kerja oleh OPD dilingkungan Pemkab Pamekasan itu dilakukan karena Pemkab Pamekasan memiliki komitmen pemerintahan yang bersih dan maksimal dalam melayani rakyat.
“Pada saat kami baru memimpin daerah ini dulu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) kita masih bernilai C. Lalu dalam perjalanannya kami bisa menaikkan peringkat menjadi bernilai B dan terakhir menjadi BB. Nah target kita tahun ini semoga SAKIP kita sudah bisa bernilai A,” ujarnya.
Dia berterima kasih kepada Kajari Pamekasan bersama jajarannya, karena selama tahun 2021 lalu Pamekasan mendapatkan pendampingan atas seluruh program prioritas. Di tahun 2022 ini, kata dia, pihaknya juga meminta Kejari kembali memberikan pendampingan.
Selain membangun kerjasama pendampingan hukum dalam pelaksanaan program kerja yang di lakukan oleh OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan, Baddrut Tamam mengaku kini juga sedang merancang kemungkinan di tahun 2022 ini akan ada forum bersama antar Pemkab dengan Kejari.
“Dalam forum itu setiap ada persoalan yang muncul akan bisa langsung didiskusikan dan diselesaikan secepatnya. Forum itu akan ditempatkan di Mall Pelayanan Publik. Di sana nanti ada SK Bupati. Dalam forum itu setiap ada persoalan bisa langsung didiskusikan dan diselesaikan secepatnya,” katanya.
“Semangatnya adalah pemerintahan bersih. Alhamdulillah kita gelombangnya sama pemikirannya sama keinginannya sama Pamekasan bersih dan sesuai dengan aturan. Nanti jika ini berjalan dengan baik kita akan memberikan penghargaan kepada Kejari,” imbuhnya.
Kajari Pamekasan Muhlis mengatakan perjanjian kerjasama antara Pemkab Pamekasan dengan Kejari Pamekasan dalam rangka memberikan pendampingan hukum merupakan bentuk dukungan Kejari kepada Pemkab Pamekasan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di tahun 2022 dengan baik dan bersih.
Dia mengatakan pada tahun 2021 lalu, ada 15 OPD dengan 24 kegiatan yang diberikan pendampingan. Dari laporan masing masing OPD yang diberi pendampingan, tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Dia berharap pada tahun 2022 ini juga tidak ada masalah atau kendala.
“Atasan kami memerintahkan agar Kejari di daerah membantu aparatur daerah memberikan keyakinan dan kenyamanan untuk secara lega melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Juga berusaha memberikan kepercayaan diri kepada OPD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan,” pungkasnya. (mas)