PAMEKASAN (global-news.co.id) – DPRD Pamekasan berharap ada ikhtiar bersama antara Pemkab Pamekasan dengan DPRD Pamekasan untuk mengatasi masalah banjir di Pamekasan. Banjir yang terjadi akibat luapan air sungai itu kini menjadi masalah besar yang membutuhkan konsep yang matang dan dana besar untuk menuntaskannya.
Ali Maskur SH, anggota Komis I DPRD Pamekasan mengatakan penanganan masalah banjir di Pamekasan merupakan tanggungjawab Pemprov Jatim. Namun Pemkab Pamekasan harus juga kreatif berupaya ikut menyusun konsep untuk mengatasinya, lalu konsep itu kemudian diajukan ke Pemprov Jatim.
“Harus dilakukan ikhtiar yang lebih maksimal Pemkab bersama DPRD. Kalau kami di DPRD siap mengawal sampai tuntas untuk Pemkab peduli dan membuat program itu,” ujar Ali Maskur saat ditemui di ruang Komisi I DPRD Pamekasan, Senin (7/3/2022).
Wakil rakyat dari PPP ini lalu mencontohkan Kabupaten Sampang yang sebelumnya merupakan daerah yang cukup lama jadi langganan banjir. Kini, kata dia, Sampang bisa mengatasi karena disana ada program yang tepat setelah melalui pengusulan kepada Pemprov Jatim.
“Di Sampang itu ada dana sampai mencapai Rp 4 Triliun untuk atasi banjir. Bahkan sampai lebih, sehingga harus dikembalikan. Nah jangan hanya Sampang yang dapat program dan anggaran atasi banjir, tapi Pamekasan harus juga berupaya seperti itu,” sarannya.
“Kalau kita kerja ikhtiarnya lebih maksimal antara DPRD dan Pemkab, insya Allah provinsi lebih merespon baik, apalagi Gubernur juga sudah datang sendiri ke Sumedangan dan beri bantuan disana. Pasti Gubernur sudah tahu apa persoalannya disana, “ imbuhnya.
Terkait dengan langkah teknis dalam jangka pendek Ali Maskur menyarankan dalam waktu cepat pemerintah harus melakukan normalisasi sungai misalnya melalui pengerukan, membangun embung atau waduk tempat penampungan air, dan tebing beton sungai. Dia berharap agar kebijakan itu cepat dilakukan agar Pemkab tidak jadi sasaran bully tiap musim banjir.
Terkait dengan pembangunan embung atau penyimpanan air, kata Ali, bisa dibangun dilokasi wilayah sebelum masuk kota, misalnya di desa Plakpak, Desa Blumbungan, Toronan, atau wilayah Palengaan yang menuju kota. Dilokasi itu, kata dia, harus dibuat embung besar.
Apa bisa dijamin embung bisa nampung luapan banjir? Jika belajar dari Kabupaten Sampang, lanjut Ali, bendungan Klampis yang dibangun Belanda, karena banjir sejak jaman Belanda, kini bisa berhasil. Pamekasan, kata dia, dulu pernah banjir sebesar itu.
“Cuma kan bentuk ikhtiar kita harus menjemput bola, jangan nunggu bola. Selain membangun embung juga perlu dibuat tebing sungai dari beton sungai, baik disisi kanan dan kiri sungai yang biasa langganan terjadinya luapan banjir,” terangnya.
Dalam jangka panjang Ali berharap ada kesadaran bersama elemen masyarakat untuk menghentikan penebangan pohon secara liar dan pengerukan galian C illegal yang bisa merusak ekosistem lingkungan yang menjadi penyebab banjir. (mas)